https://dashboard.mgid.com/user/activate/id/685224/code/68609134aa79c3b5cb0177965d610587
Nah..!!! Ratusan Perangkat Desa Batang Hari Akan Adakan Aksi Solidaritas Tuntut Hak Gaji Luar Biasa..!!!Kejagung RI Sita Uang Ratusan Miliar dalam Perkara PT Duta Palma Korporasi LP Kelas IIB Muara Bulian Sediakan Sarana Asimilasi dan Edukasi untuk Tingkatkan Kualitas Pembinaan Warga Binaan Wakapolri Nyatakan, Jurnalis Tidak Bisa Di Jerat UUD ITE Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi,

Untuk Wilayah Kabupaten Batanghari Pesan Pupuk Organik Disini Dan Harga Terjangkau. Hubungi 085266117730

Home / Hukrim

Selasa, 28 Januari 2025 - 16:00 WIB

Pernyataan Kades Pasanggrahan Berujung Laporan Polisi, LSM Desak Proses Hukum

JURNALISHUKUM.COM, TANGERANG – Pernyataan kontroversial Kepala Desa Pasanggrahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Solear pada Rabu (22/01/25) memicu polemik dan akhirnya dilaporkan ke Polresta Kabupaten Tangerang oleh dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Laporan resmi dengan Nomor: 59/I/YAN 2.4.1/2025/SPKT diajukan pada Senin (27/01/25) oleh Dahlan, S.Pd., Ketua LSM DOBRAK, dan Heru, Sekretaris Jenderal LSM PLOPOR. Isi laporan tersebut menyebutkan bahwa pernyataan Kepala Desa dianggap mencemarkan nama baik dan melanggar undang-undang terkait penghinaan.

Walaupun Kepala Desa telah membuat video klarifikasi, para pelapor menilai langkah itu tidak cukup untuk menghentikan proses hukum.

Klarifikasi tersebut bahkan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan tidak menyelesaikan substansi permasalahan.

Heru, Sekjen LSM PLOPOR, menegaskan bahwa jalur hukum tetap menjadi pilihan.

“Klarifikasi melalui video tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Kami sudah mengajukan laporan, dan kini tinggal menunggu penyelidikan dari penyidik terhadap oknum Kepala Desa Pasanggrahan,” ujarnya kepada media.

Agus, seorang penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kabupaten Tangerang, mengonfirmasi bahwa laporan ini telah dikomunikasikan dengan tim tindak pidana khusus (Krimsus).

“Kasus ini sedang dalam tahap penyelidikan, dan kami akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjutinya,” kata Agus.

Sementara itu, Dahlan Abdul Rajak, Ketua LSM DOBRAK, menyatakan bahwa laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan serta Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Kami percaya Aparat Penegak Hukum (APH) akan menangani kasus ini secara profesional dan adil,” tuturnya.

Kedua pelapor berharap agar Polresta Kabupaten Tangerang dapat memproses laporan ini secara transparan, profesional, dan memberikan efek jera demi menjaga nama baik LSM di masyarakat. (Sarman)

BACA JUGA  Kejagung RI Periksa 1 Orang Saksi Terkait Perkara PT PLN (persero)

Share :

Baca Juga

Hukrim

YLKI Jambi Layangkan Surat ke Kapolri, Mohon Audiensi Terkait Aksi Premanisme Oleh Dept Collector

Hukrim

Tiga Pelaku Pengguna, Perantara dan Pengedar Sabu di Serang di Tangkap Polisi

Hukrim

Kantor Disprindagkop UKM Batanghari Ikut Di Geledah, Dinas PPP Soal Dugaan Tipikor Pupuk Subsidi

Hukrim

Apa Kabar LP Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief Adukan Wartawan Ke Polda Jambi

Hukrim

Heboh..!!!Tiga Pengacara Kondang Laporkan Oknum Pengacara Ke Polda Sumsel

Hukrim

Polres Batanghari Ekspos Dugaan Pelaku Penipuan 

Hukrim

Berantas Narkoba di Tebo : Polisi Tangkap 2 Pengedar Sabu

Hukrim

Pelaku Bacok Leher Korban Sampai Putus di Bungo Karena Sakit Hati Dan Sering Di sindir 
error: Content is protected !!