JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Diduga perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Gemilang Bersama Utama (GBU) 2 di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, membangun jalan menuju pabrik menutup sungai. Dimana dengan adanya pembangunan jalan yang menutupi sungai tersebut merupakan pelanggaran berat.
“Benar, disana ada dua sungai yang ditutupi oleh pihak perusahaan dengan membuat jalan dari tepi jalan lintas Sumatera menuju ke pabrik tersebut, ini sangat melanggar aturan,” kata tokoh masyarakat di Desa setempat yang enggan namanya disebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga mengatakan, bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan besar dan jika melanggar aturan harus di tindak seperti aturan yang berlaku.
“Hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta peraturan tata air,” ujarnya.
Perlu diketahui, bahw perusahaan ini terancam sanksi pencabutan izin operasi, denda miliaran rupiah, hingga hukuman pidana.
Dalam Aturan Hukum yang Dilanggar seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH), mengubah fungsi lingkungan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, banjir, atau pencemaran adalah tindak pidana.
Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menutup atau mengalihfungsikan aliran sungai tanpa izin dan kajian teknis sangat dilarang karena mengganggu kelestarian air dan merugikan masyarakat sekitar.
Bahkan, dalam sanksi yang harus diterima oleh perusahaan, seoerti Sanksi Administratif dalam Paksaan pemerintah berupa pembongkaran jalan, penghentian operasional, hingga pembekuan atau pencabutan izin lingkungan/izin usaha.
Sementara itu, dalam sanksi Perdata, bahwa perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada warga terdampak dan melakukan pemulihan fungsi sungai seperti sedia kala swrta dalam sanksi Pidana bahwa pelaku perusakan lingkungan dapat dijerat pidana penjara minimal 3 tahun dan denda hingga miliaran rupiah.
“Mereka sudah mengubah bentuk DAS bang
dan seperti dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia utamanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS Dan di lokasi lahan yang diduduki oleh perusahaan itu terlihat alirah sungai dikecil kan dasar DAS dilebarkan,’ tandasnya.
Disamping itu, hingga berita ini disiarkan, pihak perusahaan belum berhasil untuk dimintai keterangan terkait dengan persoalan tersebut. (*)
Editor : Heriyanto
