JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Bangunan SDN 158/I Batanghari di Desa Rasau Kecamatan Pemayung diduga asal jadi. Padahal, bangunan tersebut di kerjakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) melalui pihak ketiga di tahun 2023 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Coba kalian cek sendiri ke sekolah anak kami ini, tentunya jika melihat bangunan yang baru selesai dikerjakan itu sudah banyak yang rusak, seperti contoh pada atap bangunan sudah bocor dan terus merembet ke plafon bangunan,” kata orang tua murid yang enggan namanya di sebut.
Senada dikatakan guru di sekolah tersebut juga mengeluhkan dengan kondisi bangunan yang seperti ini. Sebab, jika bangunan sekolah asal jadi berdampak kepada anak-anak yang sedang mengikuti belajar dan akan terganggu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau bocor, tentunya mengganggu kegiatan belajar lah,” ujar guru di sekolah itu.
Pantauan jurnalishukum.com di sekolah tersebut melihat kondisi bangunan sekolah ini, ada beberapa titik bangunan yang rusak dan sepertinya para pihak terkait diduga mencari keuntungan dari pembangunan sekolah dan juga ini sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan lainnya.
Kepala SDN 158/I Batanghari, Painem juga membenarkan dengan kondisi kerusakan sekolahnya yang baru seumur jagung selesai dibangun. Bahkan, pihak sekolah merasa khawatir melihat kondisi plafon sekolah yang sepertinya mau amblas.
“Ya, sangat kwatir saat melakukan belajar mengajar takut plapon Ruangan itu amblas dan menimpah kami dan murid yang lagi belajar,” jelasnya.
Dia dan guru lainnya di sekolah tersebut juga menjelaskan, dari pihak sekolah pernah beberapa bulan lalu mengkomfirmasi sama Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas PdK Batanghari, Adi, terkait persoalan kerusakan bangunan sekolah ini, namun sampai hari ini belum juga ada jawaban dari pihak instansi.
Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, pihak Dinas PdK belum berhasil untuk dimintai keterangan terkait persoalan kerusakan bangunan sekolah yang menggunakan DAK tahun 2023 ini. Beberapa kali di datangi jurnalishukum.com ke Kantor Dinas PdK Batanghari, dikabarkan bahwa pihak instansi sedang turun dengan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi. (Rey)
