https://dashboard.mgid.com/user/activate/id/685224/code/68609134aa79c3b5cb0177965d610587
Nah..!!! Ratusan Perangkat Desa Batang Hari Akan Adakan Aksi Solidaritas Tuntut Hak Gaji Luar Biasa..!!!Kejagung RI Sita Uang Ratusan Miliar dalam Perkara PT Duta Palma Korporasi LP Kelas IIB Muara Bulian Sediakan Sarana Asimilasi dan Edukasi untuk Tingkatkan Kualitas Pembinaan Warga Binaan Wakapolri Nyatakan, Jurnalis Tidak Bisa Di Jerat UUD ITE Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi,
LBH-LKM Bersipat Sosial dan Kemanusian Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Indonesia. Boleh Konsultasi Hukum Gratis Disini dan KLIK Logo di Bawah Ini Ya..!!!

Home / Ekonomi

Sabtu, 15 Maret 2025 - 07:57 WIB

Harga Kelapa Dalam Turun, Perpekindo Jambi Geram dengan Larangan Ekspor

JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Provinsi Jambi Sudirman geram dengan adanya larangan ekspor kelapa dalam sehingga membuat harga kelapa dalam turun drastis.

Menurut Sudirman, dengan adanya larangan ekspor ini harga kelapa dalam tidak stabil.

“Sebelumnya harga kelapa dalam mencapai Rp 7.000 namun saat ini sudah berkisar Rp. 4000,” ujar Sudirman.

Lanjut Sudirman, seharusnya pemerintah dan penggiat kelapa harus mementingkan kesejahteraan petani, bukan kepentingan diri sendiri.

“Kesejahteraan petani kelapa itu yang lebih utama, jika harga kelapa dalam naik maka petani akan senang, itu seharusnya yang dipikirkan pemerintah dan penggiat kelapa,” ungkap Sudirman.

Sudirman juga menolak MOU antara HIPKI dengan APKI yang difasilitasi oleh KADIN, yang mana MOU tersebut terkait larangan ekspor kelapa dalam, sedangkan APKI sendiri tidak dikenal di provinsi Jambi dan tidak dekat dengan petani.

“Saya sebagai ketua Perpekindo Jambi, menolak keras Memorandum Of Understanding (MOU) antara Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dengan Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) terkait larangan ekspor, yang mana MOU tersebut tidak menguntungkan petani kelapa, karena adanya larangan ekspor tersebut harga kelapa dalam menjadi turun,” terang Sudirman.

Sudirman juga menantang pihak APKI dan HIPKI untuk membeli kelapa dalam seharga Rp 8000.

“Kalau melarang ekspor kelapa berarti pihak APKI dan HIPKI berani membeli kelapa dalam seharga Rp 8000, sekarang kami tantang dua organisasi itu berani tidak? jangan sampai dengan larangan ekspor itu harga kelapa dalam turun seperti kemarin,” tegas Sudirman.

Sementara itu, salah satu petani kelapa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saparudin kecewa dengan larangan ekspor, dia mempertanyakan terkait organisasi APKI dan HIPKI.

BACA JUGA  Bank Nagari Cabang Painan di Pessel Persiapkan KUR Rp75 Miliar

“Apa itu APKI dan HIPKI, kami tidak kenal dengan organisasi itu, mereka jangan mengatur terkait kelapa dalam, jangan sampai larangan ekspor yang diusulkan mereka mempengaruhi harga kelapa, kasian kami sebagai petani,” ungkap Saparudin. (Tiko)

Share :

Baca Juga

Bisnis

Diduga, SPBU di Desa Tenam Muara Bulian Belum Memenuhi Syarat, Akan Tetapi Sudah Berdiri

Ekonomi

Gubernur Jambi Buka Musyawarah Wilayah ke VI LDII Provinsi Jambi

Ekonomi

Nah..!!!Diduga Gudang BBM Ilegal di Batanghari Terus Beroperasi

Ekonomi

Ribuan Wisatawan Padati Pantai Sambolo 1 Anyer, Diantara Wisatawan Keluhkan Tarif Parkir Mahal

Ekonomi

Anggaran Mamin di Bagian Umum Setda Pemkab Batang Hari Di Pertanyakan

Ekonomi

DPRD Batang Hari Minta Bimtek Kades Dan BPD Ke Lombok di Batalkan

Ekonomi

Angkutan Truk Batubara di Jambi di Stop Kembali, Begini Ceritanya,?

Ekonomi

Masyarakat Lampung minta Bantuan ke Presiden, Menteri Menkopolhukam, Menteri ATR/BPN, dan Kapolri Terkait Penyerobotan Tanah Oleh PT. BNIL
error: Content is protected !!