JURNALISHUKUM.COM, NAGANRAYA – Permasalahan Perkebunan sawit perusahan PT GSM dengan warga desa Kabu kecamatan tripa makmur kabupaten Nagan Raya pihak kecamatan tripa makmur menfalitasi penyelesaiannya dengan warga dan juga didampingi Pihak MUSPIKA kecamatan di aula kantor camat tripa makmur.
Menurut keterangan kepala Desa Kabu Darmisar disaat diwawancarai awak setelah selesai mediasi di Aula kantor camat tripa makmur menjelaskan bahwa lahan kebun sawit PT GSM tidak munafik tetapi lahan tersebut sudah bertahun tahun di biarkan begitu saja oleh pihak perusahaan dan kepala desa tidak pernah mengeluarkan surat sehelai pun ( sporadik) kepada warganya untuk lahan kebun sawit tersebut.
Kepala desa juga mengatakan lahan kebun sawit milik perusahaan sudah dirawat warganya yang menanam pun bukan warga tapi perusahaan. bukan untuk dimiliki. jelas pemilik PT GSM. beberapa warga yang membersihan lahan tersebut dan memohon kepada pihak perusahaan di selesaikan secara Arif dan sebijak sana mukin ungkapnya kepala desa yang didampingi warga tersebut.
Sriyanto staf perusahaan menejer kebun PT GSM ditemui awak media menjelaskan,
pada saat itu ada pembenahan management / organisasi, mengakibatkan minimnya personil dilapangan ditambah lagi pada masa covid 19 sehingga perusahaan mengambil inisiatif untuk KSO dengan pihak ke 3.
“Ya ada Kendala pada saat itu dan hasil panen kebun kelapa sawit perkebunan perusahaan PT GSM yang ambil hasil juga masyarakat yang membersihkan lahan kebun tersebut .pihak perusahaan tidak mempermasalah kan Karena warga yang mengambil hasil kebun tersebut, kita akan lakukan terbaik untuk masyarakat dan kita selesaikan secara baik tidak ada perselisihan faham antara perusahaan dengan warga bila tidak ada penyelesaian dipersilahkan warga untuk menempuh jalur hukum dan Kita upaya selesai mengerjakan kan secara musyawarah,” ungkapnya.
Padahal Pasal 18B ayat (2), menyatakan bahwa masyarakat hukum adat dan Hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati negara sepanjang masih ada, berkesesuaian dengan kehidupan modern dan tidak bertentangan dengan NKRI dan diatur oleh undang-undang hukum republik Indonesia.
Masyarakat juga wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan hukum demi menjaga keharmonisan antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat kita harus menjunjung tinggi Hukum sesuai peraturan. (Zahari)
