JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Selain dengan dugaan terancam bangkrut keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dikeluhkan.
Seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang ASN di RSUD Hamba Muara Bulian yang namanya minta dilindungi, bahwa dengan adanya manajemen keuangan yang seperti itu, membuat haknya di potong untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit dan juga membayar hutang rumah sakit.
“Kadang-kadang pada setiap bulannya, hak kami di potong, ada yang di potong sebasar Rp600 ribu sampai dengan Rp800 ribu dan kenapa beban biaya hutang rumah tangga rumah sakit dibebankan kepada kesejahteraan ASN di rumah sakit,” kata Sumber ini.
Dia juga mengatakan, manajemen rumah tangga rumah sakit tidak bisa mengatur keuangan, karena banyak tekanan oleh banyak pihak. Sementara alasan dari pihak manajemen ini bahwa batanghari ini sudah defisit anggaran.
Dia juga menjelaskan, untuk ke masukkan uang rumah sakit ini banyak, seperti uang pelayanan, uang pengkliman BPJS, uang parkir, uang sewa loket ATM BSI dan ini ada kontraknya dan uang lain sebagainya.
“Ya, padahal uang masuk banyak, tapi kesejahteraan ASN diambil dan ini lah yang membuat keresahan kami disini. Dan untuk saat ini uang rumah sakit ini sudah habis dan bagaimana pemerintah ini mau angkat P3K, sedangkan orang-orang sudah mendapat SK dan kita belum,” jelasnya.
Selain itu, duit KAS rumah sakit juga sepertinya tidak ada, karena banyak pihak rekanan yang memberikan alat dirumah sakit menagih kepada pihak rumah sakit. Bahkan terkait dengan dana Bantuan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga defisit anggaran dan untuk dana BLUD sebelumnya mencapai Rp4 miliar dan kini hanya tinggal Rp2 miliar.
“Heran, karena duit itu sudah banyak digunakan sana sini, termasuk kegiatan-kegiatan diluar yang memakai uang rumah sakit,” paparnya.
Perlu diketahui, berdasarkan pemberitaan sebelumnya, bahwa terjadinya defisit anggaran dan juga termasuk dengan hutang dengan pihak rekanan untuk pengadaan BHP dan sebagainya sebesar Rp6,6 miliar. BHP ini sama dengan kebutuhan rumah tangga atau bahan habis pakai seperti, impus, spuit, kasa, bahan kimia dan sebagainya.
Dimana, untuk bahan habis pakai itu, secara rutin di gunakan untuk kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di RS. Seperti kebutuhan para pasien yang berobat di rumah sakit dan juga pasien yang rawat inap butuh dengan bahan ini.
“Sebenarnya salahnya dalam pengguna anggaran dirumah sakit ini terjadinya salah set oleh pihak manajemen. Dan juga dipengaruhi dan ditekan oleh pihak luar rumah sakit, yaitu pihak Pemerintah Kabupaten,” kata Sumber kemarin.
Sumber ini juga mengakui, bahwa kepemilikan RSUD Hamba Muara Bulian ini adalah pihak Pemerintah Daerah Batanghari. Bahkan pihak Pemerintahan ini terlalu banyak memakai pengawas dari pihak instansi, seperti pihak Dinas Kesehatan, pihak Inspektorat dan pihak Bakauda yang diduga setiap bulan meminta uang.
“Termasuk juga dengan pimpinannya, sehingga mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja medis dan para medis serta penunjang medis,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, bahwa tekanan ini juga membuat para ASN yang menjadi pejabat merasa tertekan, karena sumber dana APBD Batanghari sudah terkuras.
Belum lagi untuk dana Jamkesda saat ini, Pemerintah Daerah Batanghari belum membayar ke RS sebesar Rp17 miliar.
Sementara itu, Berliana, seorang Bendahara RSUD Hamba Muara Bulian ketika di hubungi Via Ponselnya, menanyakan hal ini, dia mengatakan, bahwa terkait persoalan tersebut dirinya tidak mengetahui dan dia hanya mengaku bahwa dirinya adalah Bendahara APBD.
“Ya, kalau soal itu saya kurang tahu dan sebaiknya coba tanyakan ke Kasubag Tata Usaha,” jawabnya singkat.
Disamping itu, Rukmawati, salah seorang pemegang uang KAS di RSUD Hamba Muara Bulian ketika dihubungi Via Ponselnya mengatakan, bahwa kalau soal hutang dirinya kurang paham dan dirinya hanya tukang bayar.
“Kalau saya tukang bayar soal dana BLUD, dan kalau soal hutang silahkan konfirmasi ke Bos kami. Dan kalau soal Jamkesda tidak tahu kami dan kami susah di periksa oleh BPK dan hutang di 2024 sudah di bayar dengan cara angsur setiap bulannya, sementara soal Jamkesda itu coba konfirmasi ke kantor dinas sosial,” jelasnya.
Terkait dengan persoalan keuangan RSUD Hamba Muara Bulian dan hingga berita ini disiarkan, Dirut RSUD, Ibnu Rahmat Muda belum berhasil untuk diminta keterangan terkait dengan pernyataan sumber diatas. (Tim)
Editor : Heriyanto S.H.,C.L.A
