JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Perencanaan renovasi pagar Komplek BBC Muarabulia Kabupaten Batanghari, Jambi, tidak tepat sasaran, Pasalnya, kondisi bangunan pagar yang di renovasi dengan melakukan pengecatan oleh pihak rekanan banyak yang tidak layak dengan kondisi pondasi pagar bangunan banyak keretakan dan pecah.
Pantauan Jurnalishukum.com di seputaran Komplek BBC, bahwa kondisi pondasi yang di cat oleh pihak rekanan sepertinya tidak layak, sebab banyak kerusakan pada pondasi bangunan yang lama dibangun oleh pihak pemerintah.
Menurut dari keterangan sebagian dari penghuni ruko Komplek BBC mengatakan, bahwa kondisi ruko yang ditempati oleh penghuni banyak yang rusak, seperti atap ruko banyak yang bocor, dimulai dari lantai 1 sampai lantai 2. Padahal perbaikan atap ruko itu diperbaiki sejak Syahirsah SY menjadi Bupati Batanghari.
Begitu juga dengan cat bangunan ruko Komplek tersebut juga sudah memudar dan sepertinya sudah tidak indah untuk di pandang. Sementara menurut kabar bahwa pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari akan menaikkan sewa pertahun, dari harga sewa sebesar Rp7 juta kebelasan juta.
Salah seorang tukang yang sedang melakukan pengecatan mengatakan, bahwa pekerjaan yang dilakukan hanya mengecat saja dan pengecatan ini keliling pagar dan menurut tukang yang tersulit adalah bagian belakang komplek, sebab di beton pagar tersebut berlumut dan harus dibersihkan terlebih dahulu.
“Saya hanya pekerja biasa pak, dan untuk papan merek proyek ini ada di belakang,” tambah seorang tukang yang sedang melakukan pengecatan dan enggan menyebutkan namanya.
Perlu diketahu di dalam kedudukan pengadaan barang dan jasa tidak sama tingkatannya, tergantung dari jenis pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa posisi/kedudukan pengadaan barang dan jasa antara lain dalam pelaksanaan pembangunan (Fisik dan Non Fisik) dalam kegiatan yang di biayani oleh dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu kedudukan dalam pelaksanaan pembangunan meliputi perencanaan (Planning), Pemrograman (Programming), Penganggaran (Budgeting), Pengadaan (Procurement), Pelaksanaan Kontrak dan Pembayaran (Contract Implementation and Paymen), Penyerahan Pekerjaan Selesai dan Pemanfaatan dan Pemeliharaan (Opetration and Maintence).
Dimana pada pengerjaan renovasi pagar Komplek BBC Kelurahan Muarabulian Kabupaten Batanghari, Jambi yang dikerjakan rekanan saat ini terkesan mubazir. Dimana pada pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan ini melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) dengan nama program pembangunan dan mengelolaan sarana distribusi perdagangan.
Pada pemberitaan sebelumnya, Afri, salah seorang yang tinggal di ruko Komplek BBC Muarabulian mengatakan, bahwa pada proses pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dilaksanakan dilapangan terlihat dengan melakukan pengecatan ulang. Dimana pada proses pengecatan yang dilakukan oleh pihak rekanan terkesan mubazir.
“Seperti contoh pada pengecatan bangunan keliling pagar, yang mana kebanyakan kondisi bangunan tersebut sudah retak dan pecah, kemudian pagar besi keliling juga sudah rusak, kemudian dilakukan pengecatan. Kan lucu,” katanya.
Dia juga mengatakan, dalam proses pembangunan yang menggunakan keuangan Negara ini jangan lah disalahgunakan. Sebab kondisi fisik bangunan pagar yang juga sudah rusak itu, tidak mungkin di cat. Tentunya di perbaiki terlebih dahulu, baru dilakukan pengecatan ulang.
“Coba lihat dengan mata kepala sendiri, apakah layak kondisi bangunan pagar yang rusak itu di cat. Bagaimana perencana awalnya ya, apakah pengajuan anggarannya tidak melihat dengan objek yang akan direnovasi,” ujarnya.
Senada dikatakan Yanto, warga Komplek mengatakan, melihat dari papan merek yang terpasang di pintu masuk lorong marlian ke Komplek BBC, Pemkab Batanghari melalui Disdagkop UKM bertanggungjawab dalam proses pembangunan dan juga pihak rekanan.
FOTO : Terlihat papan proyek pihak rekanan yang terpasang di lorong merlian belakang Komplek BBC Muarabulian (Jurnalishukum.com).
Bahkan, pada kegitan di papan merek tersebut sebagai penyediaan sarana distribusi perdagangan dengan nomor kontrak 027/ 10/ PPK. Disdagkop,ukm/ 2023, tertanggal 7 Agustus 2023, nilai SPK Rp102. 202. 879. 25, dengan masa pelaksanaan 90 hari kerja CV. Layagama Persada.
“Renovasi seperti ini sangat disayangkan dan terkesan mubazir. Dan terkait dengan persoalan pembangunan ini akan segera kita beritahu ke pada Instansi terkait dan juga Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan jambi setelah pekerjaan selesai nanti,” paparnya.
Ditempat terpisah, salah seorang tukang yang sedang melakukan pengecatan yang enggan namanya disebut mengatakan, bahwa dia tidak tahu siapa pemilik pekerjaan ini, dan dia mengakui hanya sebagai tukang yang melakukan pengecatan pagar dari depan sampai belakang.
Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, Kepala Disdagkop UKM Batanghari dan juga pihak rekanan belum berhasil untuk dimintai keterangan. Dimana menurut pantauan Jurnalishukum.com terkait dengan proses pembangunan renovasi masih terus berjalan dan terlihat beberapa titik kerusakan pada bangunan pagar ikut di cat oleh pihak pekerja di lapangan.
Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A
