JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Perkumpulan Gerakan Terpadu Anti Korupsi (Gertak) kembali meyurati Gubernur Jambi dengan meminta membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2024 ini.
Abdurrahman Sayuti, Ketua Perkumpulan Gertak mengatakan, bahwa surat tersebut di masukkan ke Kantor Gubernur Jambi pada, Rabu (19/6) dengan nomor 01/GERTAK-P/VI/2024, Perihalnya adalah Permohonan Pembatalan Peraturan Daerah dan bersifat penting.
“Ingat, Pemerintah Daerah Batanghari di bawa pimpinan Fadhil terancam tidak dapat menggunakan uang APBD untuk pembangunan di tahun 2024, karena Perda ini kami anggap cacat hukum dan harus di batalkan,” kata Abdurrahman Sayuti.
Dia juga mengungkapkan, bahwa untuk alasan surat itu karena ada kekisruhan birokrasi di Kabupaten Batang Hari, karena adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batang Hari dan Bupati sebesar Rp. 1,662 Triliun berubah menjadi Rp 1,913 Triliun ada penambahan anggaran kurang lebih Rp 251.000.000.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar rupiah) berbeda dengan yang disetujui Bersama.
“Ini cukup bahaya jika Perda ini tidak disetuju oleh anggota dewan di Batanghari,” ujarnya.
Dimana, untuk penambahan anggaran tersebut kemudian sudah dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang sudah berlaku dan sudah diundangkan Tanggal 21 Desember 2023.
Bahkan, perubahan dan penambahan anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum.
“Ya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut diubah dan ditambahkan oleh Bupati Batang Hari tidak atas persetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari,” jelasnya lagi.
Kenudian, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut cacat materil dan cacat formil.
“Ya, pertama cacat Materil yang terjadi karena memasukkan penambahan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berbeda dengan yang disetujui Bersama DPRD Kabupaten Batang Hari,” paparnya.
Kedua, Cacat Formil yang terjadi karena perubahan dan atau penambahan anggaran dari Rp 1,662 Triliun menjadi Rp.1,912 Triliun tanpa pembahasan, tanpa kesepakatan dan tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Batang Hari bertentangan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024.
“ Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024, kami mohon kepada Bapak Gubernur Jambi selaku wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Jambi untuk melakukan Eksekutif Review dan atau Judicial Review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024,” tandasnya. (Ist)
Editor : Heriyanto
