Kolam Limbah PKS PT MMS Diduga Tak Penuhi Standar, Sejak Tahun 2019 Limbah Cemari Sungai Dan Lingkungan

- Penulis Berita

Rabu, 18 Februari 2026 - 15:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Isu dugaan ketidaksesuaian standar kolam limbah pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT MMS di Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, kembali mencuat.

Perusahaan tersebut diduga hanya memiliki sekitar 73 hektar kebun sawit dengan fasilitas pengolahan limbah yang terbatas, yakni empat kolam penampungan.

Tak hanya itu, PT MMS juga diduga telah membuang limbah ke Sungai Pilau, Sungai Rengas lalu mengalir ke Sungai Batanghari sejak tahun 2019. Aliran Sungai Pilau sendiri diketahui bermuara ke Sungai Batanghari, sehingga memicu kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak pencemaran lingkungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah pertanyaan pun dilayangkan kepada pihak perusahaan, di antaranya terkait jumlah total kebun yang dimiliki PT MMS, kelayakan izin operasional pabrik, lokasi perkebunan, hingga alasan dugaan pembuangan limbah ke aliran sungai serta jumlah pasti kolam limbah yang tersedia.

Bagas selaku Humas PT MMS belum dapat memberikan keterangan rinci. Ia mengaku tengah dalam perjalanan dan berjanji akan memberikan klarifikasi setelah tiba di lokasi.

“Bang posisi saya lagi di jalan ini bang, pas saya sampai saya telpon lah ya,” ungkap Bagas singkat. Selasa (17/02/2026) via Whatsapp.

Dimana Pemangku Kebijakan Terhadap Dugaan Pencemaran Limbah PKS PT MSS di Simpang Sungai Rengas Batang Hari ini,?

Dugaan Pencemaran Limbah cair pabrik kelapa sawit (PKS) PT Mutiara Sawit Semesta (MSS) yang berlokasi di Kelurahan Simpang Sungai Rengas Kecamatan Marosebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang kian memprihatinkan bagi dampak lingkungan masyarakat setempat. Bahkan, pertanyaannya dimana para pemangku kebijakan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ada genangan air di dalam parit kecil yang diduga limbah perusahaan, air limbah di parit kecil dipinggir jalan dibuang ke sungai Pilau menuju ke aliran Sungai Rengas. Pada genangan itu terdapat ketulan minyak yang kotor dan dibuang ke aliran sungai Pilau mengalir ke rengas dan kemudian lagi menuju sungai batanghari.

Selain itu, di dalam parit tersebut juga terdapat pipa besar berwarna hitam melengkung menuju ke ujung sungai Pilau dan air limbah tersebut juga menuju ke aliran Sungai rengas dan langsung menuju Sungai Batanghari. Dan dapat dilihat dari atas jembatan kembar Sungai Rengas bahwa ada aliran limbah perusahaan.

” Yang satu airnya berwarna hitam dan satu lagi airnya berwarna kecoklatan dan dimana para pemangku kebijakan kita itu dan sudah bertahun-tahun tidak ada tindakan,” kata warga setempat yang enggan namanya disebut.

Menurut keterangan sumber ini, bahwa pada pipa pembuangan yang berada di dalam sungai pilau itu sengaja dibengkokan agar lobang pada ujung pipa pembuangannya tidak tersumbat, karena ujung lobang pipa karet itu mengikuti arus.

“Dimana, diduga pembuangan limbah dari kolam utama menuju sungai pilau dibuang pada sore hari dan waktu mereka buang, terlihat warna air sungai pilau berwarna hitam buat limbah perusahaan,” jelasnya.

Adi, salah seorang mantan pegawai di Pemerintahan Kecamatan Marosebo Ulu mengatakan, bahwa pertama terkait pencemaran ini sudah sejak lama terjadi dan diduga kolam limbah tidak sesuai dengan spek atau standar dengan pendirian pabrik. Kedua, syarat pendirian PKS itu tidak terpenuhi dan pihak perusahaan mengacu kepada PP lama atau aturan lama,

“Karena dulu Kabupaten Batang Hari masih kekurangan PKS dari luasan kebun dan untuk luasan kebun sawit di batang hari ini sudah melebihi dan dulu mereka pernah disurati oleh pihak instansi terkait kebun sawit inti dan mereka tidak punya kebun sesuai aturan. Kemudian, dulu pihak PKS ini ingin bekerjasama dengan salah satu perusahaan perkebunan yakni PT PAT, tapi PT PAT tidak mau dan luas lahan nnya sekitar 20 persen dari kebun masyarakar,” kata Adi.

Dia juga mengatakan, ketiga pada dugaan ketidak lengkapan perizinan yang tidak mereka jalani itu sudah lama dan tidak ada tindaklanjut dari pihak pemerintah setempat sampai ke pemerintahan pusat.

 

Seharusnya terkait dugaan pencemaran limbah ini harus di awasi secara rutin oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

“Terkait dugaan pencemaran limbah PKS ini selalu lolos dari pengawasan oleh instansi terkait. Ini tiap tahun harus di periksa, dan menurut aturan, bahwa spek limbah itu harus ada sembilan kolam dan paling kecil tujuh kolam. Bahkan pihak PKS ini diduga ada memiliki pintu air limbah rahasia seperti ada pipa pembuangan dan kalau kolam limbah itu melimpah oleh hujan, air limbah itu langsung di buang ke sungai Pilau menuju anak sungai rengas menuju ke aliran sungai batanghari,” tandasnya.

Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, pihak pamangku kebijakan yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Batang Hari belum berhasil untuk dimintai keterangan terkait persoalan PKS PT MSS.

Dan belum lama ini beberapa instansi yang terlibat di dalam lingkungan hidup sudah disurati, namun belum ada jawaban terkait surat itu.

Belum lama ini, salah seorang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Faridah ketika dikonfirmasi melalui Via Whatsapp nya terkait surat pengaduan dugaan pencemaran limbah PKS PT MSS, Dia mengatakan, bahwa surat pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.

Disamping itu, sebelumnya Humas PKS PT MSS, Bagas juga pernah mengatakan, bahwa pihak perusahaan minta bantu kepada rekan Pers agar tidak memviralkan dugaan pencemaran limbah tersebut. Sebab, pihak perusahaan juga mendapat telpon dari pihak Gakum Dinas LH Provinsi Jambi agar bisa mengatasi pemberitaan viral tersebut. (Ist)

Berita Terkait

Nasib Warga Miskin di Desa Ulunipa Dipertanyakan, Bantuan Rumah Tak Merata dan Kemana Anggarannya,?
Soal Suket Gibran, Pantasiru Abisatya Law Firm Sampaikan Laporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polda Jambi
Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan
Puluhan Penerima Bantuan Sosial di Bungku Pesisir Disorot, Warga Pertanyakan Realisasi Bedah Rumah di Desa Lafeu
LSM P2AKN Minta Pemkab Batang Hari Kaji Ulang Kerja Sama dengan PDAM Tirta Batang Hari
Diduga Pengangkatan Kepala SD Negeri 57 Batang Hari Tak Sesuai Ketentuan, Aktivis Senior Desak Dinas Pendidikan Buka Data!
Kapolda Jambi Rilis Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan dalam Konferensi Pers Dipimpin Wakapolda Jambi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru