JURNALISHUKUM.COM, NAGANRAYA – Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Kabupaten Nagan Raya mengambil keputusan terkait pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya dalam sidang putusan yang berlangsung diruang Rapat kantor DPRK Nagan Raya pa Kamis (19/11/2026).
Sidang tersebut menjadi perhatian publik, menyusul keputusan BKD yang menyatakan Ketua DPRK Nagan Raya melanggar kode etik dewan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan kegiatan tersebut, keputusan pemberhentian menjadi bagian dari proses penegakan kode etik dan kehormatan lembaga legislatif di Kabupaten Nagan Raya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral para wakil rakyat dalam menjalankan amanah masyarakat.
Penegakan kode etik di lingkungan DPRK merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Setiap anggota dewan dituntut menjunjung tinggi etika, menjaga kehormatan institusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Publik kini menantikan tindak lanjut atas keputusan BKD tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Zahari






