JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Pantasiru Abisatya Law Firm, selaku tim advokat yang berkedudukan di Provinsi Jambi, menyampaikan Laporan Informasi Dugaan Tindak Pidana dan Permohonan Penyelidikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi.
Laporan informasi ini disusun sebagai bentuk kepedulian, tanggung jawab moral, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mendorong tegaknya supremasi hukum, kepastian hukum, dan prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the law).
Adapun hal yang menjadi perhatian kami adalah keberadaan dan proses penerbitan serta penggunaan Surat Keterangan (Suket) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka, yang telah menjadi objek sengketa tata usaha negara dan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berpandangan bahwa setiap produk administrasi pemerintahan harus lahir berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta didukung oleh fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Agus S.H, Ketua Pantasiru Abisatya Law Firm kepada Jurnalishukum.com.
Dia juga mengatakan, terlebih apabila suatu produk administrasi telah dinyatakan tidak sah melalui putusan pengadilan, maka proses penerbitan, dasar administrasi, serta kemungkinan penggunaan dokumen tersebut perlu memperoleh perhatian dan pemeriksaan secara objektif oleh aparat penegak hukum.
“Kami menegaskan bahwa penyampaian laporan informasi ini bukanlah bentuk tuduhan, penghakiman, ataupun upaya membangun opini untuk menyudutkan pihak tertentu,” ujarnya.

Sebaliknya, laporan ini merupakan permohonan agar aparat penegak hukum melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara profesional, independen, transparan, serta berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
“Bagi kami, hukum tidak boleh dipandang berdasarkan siapa orang yang dihadapi, jabatan apa yang disandang, ataupun kedudukan apa yang dimiliki. Hukum harus ditegakkan berdasarkan kebenaran, keadilan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan, bahwa tidak seorang pun boleh ditempatkan di atas hukum, dan tidak seorang pun boleh dikecualikan dari proses pemeriksaan hukum sepanjang terdapat dasar dan bukti permulaan yang relevan.
“Melalui laporan informasi ini, kami berharap Kepolisian Daerah Jambi dapat menerima, menelaah, dan menindaklanjuti informasi yang kami sampaikan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku,” ungkapnya lagi.
Akhir kata, semoga ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta menjunjung tinggi prinsip bahwa hukum harus berdiri tegak tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun status sosial seseorang.
“Hukum bukan untuk melindungi kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tunduk kepada hukum,” tandasnya.
Editor : Tim






