JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Dugaan persoalan dalam proses pengangkatan kepala sekolah di lingkungan pendidikan Kabupaten Batang Hari menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada SD Negeri 57 Batang Hari setelah seorang aktivis senior berinisial D mempertanyakan kesesuaian persyaratan dan mekanisme penugasan kepala sekolah di sekolah tersebut.
Aktivis tersebut menduga terdapat sejumlah aspek administrasi yang perlu diperiksa, terutama menyangkut status kepegawaian kepala sekolah yang disebut-sebut merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut D, persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya guru PPPK menjabat sebagai kepala sekolah, melainkan apakah seluruh persyaratan dan prosedur penugasannya telah dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengangkatan kepala sekolah bukan sekadar penunjukan jabatan. Ada persyaratan akademik, kompetensi, pengalaman kerja, hingga mekanisme administrasi yang wajib dipenuhi. Dinas Pendidikan harus berani membuka data agar persoalan ini menjadi terang,” tegasnya.
PERMENDIKDASMEN NOMOR 7 TAHUN 2025 JADI ACUAN
Ketentuan mengenai penugasan guru sebagai kepala sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025.
Dalam Pasal 7, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon kepala sekolah, antara lain kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV, sertifikat pendidik, penilaian kinerja minimal berpredikat Baik selama dua tahun terakhir, serta pengalaman manajerial paling singkat dua tahun.
Khusus guru PPPK, terdapat ketentuan mengenai jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama dan pengalaman sebagai guru paling sedikit delapan tahun.
Namun, peraturan tersebut juga mengatur kemungkinan pengecualian masa pengalaman menjadi paling sedikit empat tahun dalam kondisi tertentu, apabila tidak tersedia bakal calon yang memenuhi persyaratan normal berdasarkan pemetaan data kementerian.
Artinya, status PPPK tidak otomatis menggugurkan kesempatan seseorang untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah. Akan tetapi, pemenuhan persyaratan dan mekanisme penugasannya harus dapat dibuktikan secara administratif.
DINAS PENDIDIKAN DIMINTA BUKA DOKUMEN PENGANGKATAN
Aktivis senior berinisial D mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari segera memberikan penjelasan terbuka terkait proses pengangkatan kepala SD Negeri 57.
Ia meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen penting, di antaranya:
– Kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik.
– Jenjang jabatan serta masa kerja sebagai PPPK.
– Pengalaman manajerial.
– Hasil penilaian kinerja.
– Dokumen pemenuhan persyaratan calon kepala sekolah.
– Proses seleksi dan mekanisme penugasan.
– Surat Keputusan (SK) penugasan kepala sekolah.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk memastikan proses pengangkatan jabatan publik di sektor pendidikan berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN DUGAAN BERKEMBANG TANPA KLARIFIKASI
Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya persyaratan atau prosedur yang tidak terpenuhi, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pengangkatan kepala sekolah menyangkut tata kelola pendidikan, profesionalitas tenaga pendidik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat kesimpulan resmi bahwa pengangkatan kepala SD Negeri 57 Batang Hari melanggar ketentuan. Dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari instansi berwenang.
REDAKSI BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Redaksi Detektif Brantas.com membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, pihak SD Negeri 57, maupun pejabat terkait untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan proses pengangkatan kepala sekolah tersebut.
Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, sementara pihak yang diberitakan juga berhak menyampaikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Jangan sampai tata kelola pendidikan di Batang Hari menyisakan tanda tanya. Transparansi adalah kunci, dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kewajiban.
Editor : Tim
