JURNALISHUKUM.COM, MOROWALI – Persoalan pemerataan bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Ulunipa, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, mulai menjadi sorotan publik.
Sejumlah warga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan rumah layak huni, meskipun kondisi tempat tinggal mereka dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah beredarnya pemberitaan Bungku Life pada 21 September 2026 mengenai warga Desa Ulunipa yang disebut telah berulang kali didata sebagai calon penerima bantuan perumahan, tetapi tidak pernah masuk dalam daftar penerima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pendataan, penetapan penerima, serta pemerataan program bantuan perumahan di tingkat desa.
1. Anggaran Desa Ulunipa Menjadi Perhatian
Berdasarkan data alokasi anggaran tahun 2025, Desa Ulunipa memperoleh:
– Alokasi Dana Desa (ADD): Rp862.941.000.
– Dana Desa (DD): Rp769.775.000.
Dengan demikian, total kedua alokasi tersebut mencapai Rp1.632.716.000.
Angka tersebut merupakan penjumlahan ADD dan DD, bukan berarti seluruh dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah.
Namun, besarnya alokasi anggaran desa patut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan melalui APBDes.
2. Berapa Besaran Bantuan Rumah dari Pemerintah Kabupaten?
Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Tahun 2024 tentang perubahan petunjuk teknis bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya, terdapat tiga kategori bantuan:
A. Pembangunan baru atau rusak berat
– Total bantuan: Rp65.000.000.
– Material bangunan: Rp50.000.000.
– Upah tukang: Rp15.000.000.
B. Rumah rusak sedang
– Total bantuan: Rp25.000.000.
– Material bangunan: Rp20.000.000.
– Upah tukang: Rp5.000.000.
C. Rumah rusak ringan
– Total bantuan: Rp10.000.000.
– Material bangunan: Rp7.500.000.
– Upah tukang: Rp2.500.000.
Besaran tersebut merupakan ketentuan program bantuan Kabupaten Morowali, bukan bukti bahwa seluruh dana tersebut telah dialokasikan atau disalurkan kepada warga Desa Ulunipa.
3. Siapa yang Bertanggung Jawab dalam Pendataan?
Dalam mekanisme bantuan rumah, pemerintah desa mengusulkan calon penerima. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah (DPKPP) melakukan verifikasi.
Selanjutnya, pemerintah desa menetapkan calon penerima melalui keputusan kepala desa dan mengajukannya kepada Bupati untuk ditetapkan melalui keputusan Bupati.
Artinya, proses pendataan dan penetapan penerima memiliki tahapan administrasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai:
– Siapa saja warga yang telah diusulkan?
– Berapa jumlah warga yang masuk daftar calon penerima?
– Bagaimana kriteria penentuan penerima?
– Apakah seluruh rumah tidak layak huni sudah diverifikasi?
– Mengapa terdapat warga yang mengaku telah didata tetapi belum mendapatkan bantuan?
4. Nama Kepala Desa dan Tanggung Jawab Pemerintahan
Dalam pemberitaan dan dokumen publik tahun 2019, nama Hasrun Laris tercatat sebagai Kepala Desa Ulunipa yang dilantik melalui pergantian antarwaktu menggantikan Aboka.
Namun, status jabatan terkini perlu dikonfirmasi melalui Pemerintah Kecamatan Menui Kepulauan atau Pemerintah Kabupaten Morowali.
Pemerintah desa diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pendataan, pengusulan, dan pengawasan bantuan rumah agar tidak muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
5. Masyarakat Meminta Transparansi dan Pemerataan
Permasalahan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang mendapatkan bantuan dan siapa yang belum mendapatkannya.
Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang adil dan transparan.
Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat seharusnya memperoleh perhatian berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan kriteria program yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terus menunggu, sementara proses pendataan dan penetapan penerima tidak diketahui secara jelas.
6. Pertanyaan Publik yang Perlu Dijawab
Untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, beberapa pertanyaan berikut perlu dijawab oleh pihak terkait:
1. Berapa jumlah anggaran bantuan rumah yang dialokasikan khusus untuk Desa Ulunipa?
2. Berapa jumlah warga yang telah menerima bantuan rumah?
3. Berapa jumlah warga yang masih masuk daftar tunggu?
4. Apakah tersedia daftar resmi penerima bantuan tahun 2024, 2025, dan 2026?
5. Apakah seluruh warga yang rumahnya tidak layak huni sudah didata dan diverifikasi?
6. Apa alasan warga yang mengaku telah berulang kali didata tetapi belum mendapatkan bantuan?
7. Bagaimana pengawasan pemerintah kecamatan dan kabupaten terhadap proses penyaluran bantuan tersebut?
PENUTUP
Masyarakat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya berharap mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk hidup di rumah yang layak.
Pemerintah Desa Ulunipa, Pemerintah Kecamatan Menui Kepulauan, serta Dinas Perumahan Kabupaten Morowali diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan membuka informasi terkait pendataan serta realisasi bantuan perumahan.
Jangan biarkan warga terus berharap tanpa kepastian. Sebab, keadilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Editor : Adi






