Nasib Warga Miskin di Desa Ulunipa Dipertanyakan, Bantuan Rumah Tak Merata dan Kemana Anggarannya,?

- Penulis Berita

Sabtu, 21 November 2026 - 07:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, MOROWALI – Persoalan pemerataan bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Ulunipa, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, mulai menjadi sorotan publik.

Sejumlah warga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan rumah layak huni, meskipun kondisi tempat tinggal mereka dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah beredarnya pemberitaan Bungku Life pada 21 September 2026 mengenai warga Desa Ulunipa yang disebut telah berulang kali didata sebagai calon penerima bantuan perumahan, tetapi tidak pernah masuk dalam daftar penerima.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pendataan, penetapan penerima, serta pemerataan program bantuan perumahan di tingkat desa.

1. Anggaran Desa Ulunipa Menjadi Perhatian

Berdasarkan data alokasi anggaran tahun 2025, Desa Ulunipa memperoleh:

– Alokasi Dana Desa (ADD): Rp862.941.000.
– Dana Desa (DD): Rp769.775.000.

Dengan demikian, total kedua alokasi tersebut mencapai Rp1.632.716.000.

Angka tersebut merupakan penjumlahan ADD dan DD, bukan berarti seluruh dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah.

Namun, besarnya alokasi anggaran desa patut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan melalui APBDes.

2. Berapa Besaran Bantuan Rumah dari Pemerintah Kabupaten?

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Tahun 2024 tentang perubahan petunjuk teknis bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya, terdapat tiga kategori bantuan:

A. Pembangunan baru atau rusak berat

– Total bantuan: Rp65.000.000.
– Material bangunan: Rp50.000.000.
– Upah tukang: Rp15.000.000.

B. Rumah rusak sedang

– Total bantuan: Rp25.000.000.
– Material bangunan: Rp20.000.000.
– Upah tukang: Rp5.000.000.

C. Rumah rusak ringan

– Total bantuan: Rp10.000.000.
– Material bangunan: Rp7.500.000.
– Upah tukang: Rp2.500.000.

Besaran tersebut merupakan ketentuan program bantuan Kabupaten Morowali, bukan bukti bahwa seluruh dana tersebut telah dialokasikan atau disalurkan kepada warga Desa Ulunipa.

3. Siapa yang Bertanggung Jawab dalam Pendataan?

Dalam mekanisme bantuan rumah, pemerintah desa mengusulkan calon penerima. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah (DPKPP) melakukan verifikasi.

Selanjutnya, pemerintah desa menetapkan calon penerima melalui keputusan kepala desa dan mengajukannya kepada Bupati untuk ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Artinya, proses pendataan dan penetapan penerima memiliki tahapan administrasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai:

– Siapa saja warga yang telah diusulkan?
– Berapa jumlah warga yang masuk daftar calon penerima?
– Bagaimana kriteria penentuan penerima?
– Apakah seluruh rumah tidak layak huni sudah diverifikasi?
– Mengapa terdapat warga yang mengaku telah didata tetapi belum mendapatkan bantuan?

4. Nama Kepala Desa dan Tanggung Jawab Pemerintahan

Dalam pemberitaan dan dokumen publik tahun 2019, nama Hasrun Laris tercatat sebagai Kepala Desa Ulunipa yang dilantik melalui pergantian antarwaktu menggantikan Aboka.

Namun, status jabatan terkini perlu dikonfirmasi melalui Pemerintah Kecamatan Menui Kepulauan atau Pemerintah Kabupaten Morowali.

Pemerintah desa diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pendataan, pengusulan, dan pengawasan bantuan rumah agar tidak muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

5. Masyarakat Meminta Transparansi dan Pemerataan

Permasalahan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang mendapatkan bantuan dan siapa yang belum mendapatkannya.

Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang adil dan transparan.

Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat seharusnya memperoleh perhatian berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan kriteria program yang berlaku.

Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terus menunggu, sementara proses pendataan dan penetapan penerima tidak diketahui secara jelas.

6. Pertanyaan Publik yang Perlu Dijawab

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, beberapa pertanyaan berikut perlu dijawab oleh pihak terkait:

1. Berapa jumlah anggaran bantuan rumah yang dialokasikan khusus untuk Desa Ulunipa?
2. Berapa jumlah warga yang telah menerima bantuan rumah?
3. Berapa jumlah warga yang masih masuk daftar tunggu?
4. Apakah tersedia daftar resmi penerima bantuan tahun 2024, 2025, dan 2026?
5. Apakah seluruh warga yang rumahnya tidak layak huni sudah didata dan diverifikasi?
6. Apa alasan warga yang mengaku telah berulang kali didata tetapi belum mendapatkan bantuan?
7. Bagaimana pengawasan pemerintah kecamatan dan kabupaten terhadap proses penyaluran bantuan tersebut?

PENUTUP

Masyarakat tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya berharap mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk hidup di rumah yang layak.

Pemerintah Desa Ulunipa, Pemerintah Kecamatan Menui Kepulauan, serta Dinas Perumahan Kabupaten Morowali diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan membuka informasi terkait pendataan serta realisasi bantuan perumahan.

Jangan biarkan warga terus berharap tanpa kepastian. Sebab, keadilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Editor : Adi

Berita Terkait

Soal Suket Gibran, Pantasiru Abisatya Law Firm Sampaikan Laporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polda Jambi
Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan
Bedah Rumah di Desa Lafeu Disorot, Kelayakan Kerabat dan Anak Kades Juga Ikut di Pertanyakan
Puluhan Penerima Bantuan Sosial di Bungku Pesisir Disorot, Warga Pertanyakan Realisasi Bedah Rumah di Desa Lafeu
Pelaksanaan Proyek Bangunan Kampung Nelayan Merah Putih Kota Palopo Jadi Sorotan
Ketua LSM ABA Apresiasi Kapolri, Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas
Ekonomi Syariah Aceh Jangan Berhenti pada Label, Harus Mampu Menguatkan Rakyat
Lebih Kurang 500 Hektar Lahan Kelompok Tani Mersam Jaya Diklaim PT IAA/PT ICA: Kami Tidak Pernah Menjual atau Menyerahkan Lahan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru