Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

- Penulis Berita

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, ACEHBARAT – Persoalan akses jalan di Desa Paya Peunaga, Lorong Damai, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, menjadi sorotan. Jalan yang disebut-sebut dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tersebut diduga telah diklaim oleh pihak tertentu sebagai milik pribadi selama bertahun-tahun.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait status kepemilikan lahan serta kejelasan akses jalan yang selama ini digunakan masyarakat. Warga merasa dirugikan apabila fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran desa justru tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat persoalan klaim kepemilikan.

Masyarakat berharap pemerintah desa bersama instansi terkait segera memberikan penjelasan mengenai status tanah, dokumen pembangunan, serta dasar hukum klaim kepemilikan jalan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Persoalan ini juga diharapkan mendapat perhatian serius dari Aparat Penegak Hukum (APH), agar dilakukan penelusuran terhadap penggunaan Dana Desa dan status aset atau tanah yang menjadi lokasi pembangunan.

Warga meminta Bupati Aceh Barat, Tarmizi, agar turun tangan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak terkait.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat persoalan status lahan yang tidak kunjung mendapatkan kepastian. Fasilitas yang dibangun menggunakan uang negara harus memiliki kejelasan status dan dapat dipertanggungjawabkan,” demikian harapan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pemerintah desa maupun pihak yang disebut mengklaim kepemilikan jalan tersebut.

Demi menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak pemerintah desa dan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan diharapkan dapat memberikan klarifikasi.

Masyarakat berharap persoalan ini segera diselesaikan secara transparan, berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku, demi melindungi kepentingan umum.

Editor : Zahari

Berita Terkait

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan
Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih
Pemkab Nagan Raya Ajukan Rancangan APBK 2027
Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan
Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026
Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan
Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan
Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru