JURNALISHUKUM.COM, ACEHBARAT – Dugaan pungutan biaya sebesar Rp100.000 untuk pengurusan legalisir ijazah di SMA Negeri 1 Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, menjadi sorotan dan diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta aparat penegak hukum (APH).
Informasi mengenai biaya legalisir tersebut perlu ditelusuri secara transparan, terutama terkait dasar penetapan tarif, rincian penggunaan dana, serta apakah pungutan tersebut memiliki landasan hukum dan ketentuan resmi dari instansi pendidikan yang berwenang.
Masyarakat berhak memperoleh pelayanan administrasi pendidikan yang transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, pihak sekolah diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pembayaran Rp100.000 tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Aceh Barat bersama Dinas Pendidikan terkait diminta melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh pelayanan administrasi di lingkungan sekolah negeri berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pungutan tanpa dasar hukum atau penyalahgunaan kewenangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dasar Hukum Terkait Dugaan Pungutan Liar
Beberapa ketentuan hukum yang dapat menjadi rujukan dalam menelusuri dugaan tersebut antara lain:
1. Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.
2. Pasal 368 KUHP lama mengenai pemerasan, atau ketentuan pemerasan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur hukumnya. Tidak setiap pembayaran administrasi otomatis merupakan tindak pidana pungli.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi ini secara objektif dan profesional.
Pendidikan merupakan hak masyarakat, bukan ladang untuk membebani orang tua maupun alumni dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Media ini klarifikasi resmi dari pihak Kepala sekolah Rahmawati SMA Negeri 1 Meureubo melalui Whats mengenai dasar dan mekanisme pembayaran legalisir ijazah sebesar Rp100.000 . Ironisnya tidak ada tanggapan apapun balasan .
Diharapkan Dinas Terkait, Inspektorat, Bupati Aceh Barat Tarmizi turun bertindak demi Pendidikan dijadikan Ladang Bisnis Oknum Oknum Guru disekolah tersebut.
Editor : Zahari






