JURNALISHUKUM.COM, MOROWALI – Penyaluran bantuan program bedah rumah di Desa Lafeu, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, menjadi perhatian publik. Sorotan mengarah pada ketepatan sasaran penerima bantuan yang semestinya diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Desa (Kades) Lafeu, Arifin Laembo, S.E., kini diharapkan memberikan penjelasan terkait penetapan penerima bantuan, menyusul informasi masyarakat mengenai pembangunan rumah bagi kerabat dan anak kepala desa.
Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata hubungan keluarga dengan kepala desa, melainkan apakah penerima tersebut benar-benar memenuhi persyaratan sebagai masyarakat yang layak mendapatkan bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika secara finansial mereka tergolong mampu, sementara masih ada warga lain yang hidup dalam kondisi rumah tidak layak huni, maka keputusan penetapan penerima patut dipertanyakan.
Apakah kerabat dan anak kepala desa yang secara ekonomi mampu pantas mendapatkan bantuan bedah rumah? Apakah masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan kesempatan?
Program bantuan perumahan bukan fasilitas untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Penetapan penerima harus berdasarkan kondisi ekonomi, kelayakan rumah, dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, transparansi daftar penerima, dasar penetapan, jumlah unit, serta realisasi anggaran menjadi hal penting yang harus dibuka kepada masyarakat.
Kepala Desa Lafeu, Arifin Laembo, S.E., serta Dinas terkait Kabupaten Morowali diharapkan memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
JURNALIS HUKUM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
Editor : Adi
