JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Peduli Aset dan Keuangan Negara (LSM P2AKN) Kabupaten Batang Hari meminta Pemerintah Kabupaten Batang Hari melakukan kaji ulang terhadap kebijakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan yang dibebankan kepada masyarakat melalui tagihan rekening air PDAM Tirta Batang Hari.
Ketua LSM P2AKN, Lukman Fadhil menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut landasan hukum yang menjadi dasar diberlakukannya pungutan retribusi sampah kepada pelanggan PDAM.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang menjadi sorotan LSM P2AKN, mekanisme pemungutan retribusi sampah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan PDAM Tirta Batang Hari, tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu serta terdapat indikasi wilayah yang tidak tersentuh pelayanan pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya mempertanyakan apakah PKS tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk membebankan pungutan retribusi kepada masyarakat, apabila tidak disertai landasan regulasi daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 94, mengatur bahwa jenis, subjek, objek, dasar pengenaan, serta tarif pajak dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutannya.
Dengan demikian, menurutnya, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dengan PDAM tidak semestinya menggantikan kedudukan Perbup sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
Atas dasar persoalan tersebut, Lukman Fadhil meminta Pemkab Batang Hari segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemungutan retribusi sampah melalui rekening PDAM Tirta Batang Hari.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pungutan tersebut dihentikan sementara sampai terdapat kejelasan mengenai dasar hukum, mekanisme pemungutan, kewenangan pihak yang melakukan penagihan, serta kepastian bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lukman Fadhil menegaskan bahwa setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat sebagai pihak yang dibebani kewajiban pembayaran tentu berhak mengetahui regulasi yang menjadi dasar penarikan retribusi, termasuk rincian besaran tarif dan peruntukan penerimaan tersebut.
LSM P2AKN juga mendorong Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat melalui sosialisasi agar tidak menimbulkan polemik dan pertanyaan mengenai legalitas pungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM.
Publik Menunggu Penjelasan Pemkab
Kini, publik menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan manajemen PDAM Tirta Batang Hari terkait dasar hukum serta pelaksanaan kerja sama tersebut.
Apakah pungutan retribusi sampah melalui tagihan PDAM telah memiliki landasan hukum yang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, atau masih memerlukan evaluasi terhadap regulasi dan mekanisme pelaksanaannya?
Transparansi dan kepastian hukum menjadi hal penting agar kebijakan yang menyangkut kewajiban masyarakat tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Editor : Tim
