Apakah Bangunan Gedung KRIS RSUD Hamba Muarabulian Akan Jadi Kasus,? DPRD Batang Hari Adakan Sidak

- Penulis Berita

Jumat, 6 Juni 2025 - 11:22

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Ada pertanyaan dari rekan pers saat meliputi Sidak Anggota DPRD Batang Hari, Provinsi Jambi tehadap kerusakan bangunan gedung Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) yang baru selesai di bangun di penghujung tahun 2024 lalu. Apakah, bangunan gedung KRIS ini akan menjadi kasus persoalan seperti Bangunan Gedung Puskesmas Bungku pada saat DPRD Batang Hari lintas Komisi adakan inspeksi mendadak (Sidak) pada Kamis (5/6) kemarin.

Supriyadi S. Pdi, salah seorang Anggota DPRD Batang Hari dari Komisi I melalui Via Ponselnya, Jumat (6/6) mengatakan, bahwa dalam Sidak yang dilakukan oleh pihak anggota DPRD adalah lintas Komisi, terdiri dari anggota Komisi I, III dan III.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lintas Komisi ini antara lain dari Komisi I terkait dengan mitra rumah sakit dan Komisi II lingkungan dan Komisi III adalah soal bangunan Gedung KRIS ini,” kata Supriyadi.

Dia juga mengatakan, ketika mereka berada di lokasi sepertinya pihak pengawas rumah sakit sepertinya kalang kabut. Dan memang banyak bangunan gedung KRIS ini tidak sesuai Spek, seperti apa yang sudah di beritakan jurnalishukum.com kemarin.

“Banyak Kamar di ruangan itu bocor dan sepertinya tidak layak di tempati pasien dan ini sangat memprihatinkan, termasuk juga dengan talang air di gedung itu mengarah kedalam, bukan keluar bangunan gedung, makanya banyak ruangan yang bocor,” jelasnya.

Menurut dia, bahwa salah seorang yang mengakui PPTK pada bangunan gedung ini sepertinya beliau tidak layak di tunjuk sebagai PPTK, karena jabatannya beliau itu adalah Kepala Bidang Pelayanan di RSUD itu, bukan Kepala Bidang TU yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap proses pembangunan ini.

“Dalam waktu dekat ini, semua yang terkait akan segera kami panggil dan akan kami adakan RDP di Gedung DPR. Kemudian yang menjadi PPTK seharusnya mereka yang memahami dan mengerti apa itu technis pekerjaan sipil bukan technis melakukan perawatan orang sakit,” paparnya.

Senada dikatakan, Firdaus, seorang Wakil Ketua DPRD Batang Hari, bahwa ada beberapa pihak, seperti konsultan perencana, pengawas pekerjaan, kontraktor dan lainnya akan kita tanya, kalau bangunan seperti ini apakah pembangunan seperti ini sudah sesuai apa tidak.

“Kalau tidak sesuai, maka akan ada dalam satu yang bertanggungjawab dan anggaran pembangunan ini besar. Dengan anggaran yang besar, DPRD akan menuntut hasil yang baik,” katanya saat di wawancarai wartawan di lokasi gedung KRIS.

Ketika ditanya, apakah jika gedung ini gagal di fungsikan seperti Puskesmas bungku dan karena ini adalah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024,? Dia menjawab, bahwa tentunya sangat merugikan masyarakat, karena gedung ini adalah Kamar inap pasien.

“Kamar ini merupakan Kamar inap pasien BPJS dan terkait dengan kasus Puskesmas Bungku Jilid dua itu saya tidak tahu dan ini harus di buktikan dulu. Pemeriksaannya bagaimana, pengelolaan anggarannya bagaimana dan nanti biar Aparat Penegak Hukum yang menindaklanjutinya,” tandasnya. (Tim)

Editor : Heriyanto S.H.,C.L.A

Berita Terkait

LSM P2AKN Minta Pemkab Batang Hari Kaji Ulang Kerja Sama dengan PDAM Tirta Batang Hari
Kapolda Jambi Rilis Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan dalam Konferensi Pers Dipimpin Wakapolda Jambi
Tiga Orang Diamankan di Polres Monowali, Diduga Bawa Narkotika, Dua Orang Perempuan
Azhari Bantah Puluhan Unit Motor Sitaan Resmob Polda Jambi Hasil Kejahatan dan Lapor ke Propam Mabes Polri
Wagub Aceh Berduka atas Meninggalnya Warga Pidie dalam Insiden Pengibaran Bendera
Kecelakaan Pengangkutan CPO di Aceh Barat, Tanggung Jawab CV Mestika Jaya Medan Dipertanyakan
Kejari Nagan Raya Musnahkan Barang Bukti dari 25 Perkara, Sabu Seberat 862,17 Gram Ikut Dimusnahkan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru