Aktivis : Ada BPK RI Perwakilan Jambi di Batanghari

- Penulis Berita

Sabtu, 23 September 2023 - 09:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO : Barisan Aktivis Batanghari Sedang Melakukan Aksi di Depan Kantor Bupati Batanghari Pada Rabu (20/9) Lalu.

FOTO : Barisan Aktivis Batanghari Sedang Melakukan Aksi di Depan Kantor Bupati Batanghari Pada Rabu (20/9) Lalu.

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Usman Yusuf, yang mengakui aktivis di barisan aktivis Batanghari, usai aksi yang dilakukannya pada Rabu (20/9) kembali mengatakan, bahwa ada pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi di Batanghari.

“Makanya kami aksi dan saya mengetahui bahwa ada pihak BPK di Batanghari pada aksi yang kita lakukan pada hari kemarin,” kata Usman Yusuf.

Dia juga mengungkap, pada aksi yang dilakukan oleh barisan aktivis di Batanghari waktu itu, meminta Bupati Batanghari mengembalikan aset daerah Batanghari berupa tanah yang sudah berdiri bangunan diatasanya. Bahkan tanah itu sudah berSHM dengan nama Muhammad Fadhil Arief dengan nomor SHM 02962.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau untuk membuka persoalan ini kami siap dan kami akan bergabung dengan media online untuk mengungkapkan fakta sebenarnya terhadap proses tanah tersebut ke public,” ujarnya.

Menurut dia, BPK RI Perwakilan Jambi jangan tutup mata terhadap persoalan ini, dimana temuan mereka pada tahun 2021 berdasarkan LHP belum di realisasi dan belum ada jawaban dari pihak Pemkab Batanghari.

Senada dikatakan Aktivis Batanghari yang enggan namanya disebut, bahwa terhadap proses persoalan tanah yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari saat ini menjadi pertanyaan. Dimana pertanyaan ini sudah berlangsung sejak Pilkada 2020 lalu.

“Selain tanah BerHSM itu, tanah yang di beli oleh pihak Pemkab Batanghari Tahun Anggaran 2023 juga ikut di pertanyakan, sebab menurut cerita yang beredar di masyarakat bahwa pihak Pemkab Batanghari dalam proses pembelian tanah diduga ada unsur dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), seperti contoh pembelian tanah RTH di Kecamatan mersam dan pembelian tanah di Kecamatan lainnya,” jelas Sumber.

FOTO : Terliat beberapa kertas karton yang bertulisan desakan Barisan Aktivis Batanghari di Depan Kantor Bupati Batanghari, Rabu (20/9) lalu.

Dia juga menjelaskan, dalam waktu dekat ini dirinya akan membuat surat laporan dan akan ditujukan kepada pihak BPK RI Perwakilan Jambi. Mereka juga meminta pihak BPK RI Perwakilan Jambi memantau perkembangan informasi melalui media online, sebab tanpa media informasi tidak akan terungkap, apalagi kaitannya dengan penggunaan uang Negara pada setiap program pemerintah.

“Kita sedang membuat relis atau konsep surat laporan dan print out berita di media online juga akan menjadi bukti dari laporan kita itu,” paparnya.

Perlu untuk kita ketahui, berdasarkan pantauan Jurnalishukum.com waktu aksi yang mengatasnamakan barisan Aktivis Batanghari, mereka menyatakan sikap dengan mendatangi, mulai dari Kantor BKPSDM, Kantor Bupati Batanghari, Kantor Inspektorat Batanghari, Kantor PdK, Kantor Kejari Batanghari dan Kantor DPRD Batanghari.

Berdasarkan pers relis pernyataan sikap Barisan Aktivis Batanghari, juga meminta oknum BKPSDM diperiksa atas dugaan pungli, meminta Bupati Batanghari mencopot dan memeriksa Kepala Dinas PdK atas dugaan praktek pungli ratusan PPPK yang baru saja menerima SK Bupati Batanghari.

Selain itu, mereka juga mengatakan, bahwa APIP selalu bungkam dan tutup mata atas berita dugaan pungli yang dilakukan oknum di beberapa OPD di lingkup Pemkab Batanghari. Alhasil, APIP yang ada di internal ini tidak berjalan sementi apa yang di harapkan oleh masyarakat dalam proses penindakan laporan hukum yang terjadi di lingkup Pemkab Batanghari.

Bahkan, mereka juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut dugaan praktek pungli di Dinas PdK, terkait dugaan uang pelicin atau uang sogok setiap mengurus berkas seperti contoh setiap kepala SD, SMP mengurus kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dengan mengeluarkan uang jutaan rupiah agar mendapat pengesahan kepala dinas.

Sementara itu, mereka juga medesak kepada Kejaksaan Batanghari sebagai tim saber pungli Batanghari agar memanggil, memproses kepala Dinas PdK yang diduga telah melakukan pembiaran atau diduga ikut serta mekukan pungli terhadap, SK PPPK, SK Jabatan Fungsional, Sertifikasi Guru sebagai yang telah di santer di beritakan pleh media online di Batanghari.

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A

Berita Terkait

Nah..!!! Polda Jambi Ungkap Hasil KRYD TPPO, Tujuh Anak Jadi Korban dan Lima Tersangka Diamankan
Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026
Operasi Zebra Siginjai 2026 Dimulai, Kapolda Jambi Tekankan Keselamatan dan Disiplin Berlalu Lintas
Empat Polisi Kepergok di Luna Club Jambi, Kabid Propam: Kita Proses Semuanya!
LSM P2AKN Minta Pemkab Batang Hari Kaji Ulang Kerja Sama dengan PDAM Tirta Batang Hari
Kapolda Jambi Rilis Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita
Polda Jambi Teguhkan Komitmen Transparansi, 149 Personel Ikuti Pakta Integritas Seleksi SIP T.A. 2027
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan dalam Konferensi Pers Dipimpin Wakapolda Jambi

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru