JURNALISHUKUM.COM, OPINI – OTT KPK di Muara Enim adalah pengakuan dosa yang telanjang, Opini WTP sudah menjadi komoditas yang diperjualbelikan! Empat ASN BPK ditetapkan sebagai tersangka suap pengondisian temuan audit.
Ini bukan lagi sekadar penyimpangan, ini adalah pembusukan akut di jantung institusi audit negara. Jika satu ruangan saja sudah berhasil disuap, berapa banyak lagi auditor yang sudah takluk oleh kekuasaan dan amplop? Muara Enim hanyalah satu bisul yang pecah, sementara borok yang sama bisa jadi sudah menyebar ke sekujur tubuh BPK di seluruh Indonesia!
Kini Para Aktivis menuding dengan penuh kemarahan, Bagaimana dengan Kabupaten Batang Hari?! Daerah yang gemar berkoar-koar meraih 13 kali WTP berturut-turut di bawah rezim Bupati Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati Bakhtiar! Apakah 13 trofi kepatuhan itu lahir dari keajaiban tata kelola, atau lahir dari kamar gelap negosiasi yang sama dengan yang terjadi di Muara Enim?! Publik berhak curiga busuk, jangan-jangan BPK Perwakilan Jambi juga sudah terkapar dalam kubangan transaksional yang sama!
Dan inilah bukti kebiadaban moral di balik mahkota WTP itu, gaji perangkat desa ditunggak lebih dari lima bulan! THR ribuan ASN sekadar janji! Honorer menjerit kelaparan sambil menunggu haknya yang tak kunjung dibayar sejak tahun 2025 lalu!
Sementara itu, proyek-proyek APBD bertebaran bagai sampah tak berbekas, tak jelas wujud dan manfaatnya. Inikah yang disebut “laporan keuangan wajar dan patuh”? Sebuah laporan yang rapi di atas kertas, tapi dipenuhi darah dan air mata rakyat kecil yang dirampok hak-haknya? Opini WTP 13 kali ini adalah pengkhianatan terstruktur yang dibungkus dengan pita akuntansi!
Wakil Ketua DPC PERMAHI Jambi, Prisal Herpani, S.H., telah membuka borok ini dengan pisau analisis yang tajam. WTP hanyalah topeng kepatuhan administratif, bukan sertifikat anti-korupsi! Empat parameter syarat WTP penyajian standar, informasi lengkap, kepatuhan regulasi, sistem pengamanan aset hanyalah candu birokrasi yang membuat daerah terlena.
Di balik itu semua, gratifikasi bisa mengalir, mark-up bisa merajalela, dan pengadaan fiktif bisa berpesta pora! Jadi, buat apa membusungkan dada dengan 13 WTP, jika rakyat sendiri menjadi korban paling beringas dari kebohongan akuntansi ini?!
Mari kita telanjangi tanpa ampun. APBD Batang Hari defisit. Pembangunan banyak yang mangkrak. Hak-hak dasar pegawai diinjak-injak. Tetapi, ajaibnya, laporan keuangannya selalu “Wajar Tanpa Pengecualian” selama 13 tahun berturut-turut. Ada apa dengan auditor BPK Perwakilan Jambi? Apakah mereka buta? Atau justru mata dan telinga mereka sudah tersumpal oleh sesuatu yang lebih basah? Jangan-jangan, 13 WTP ini adalah hasil dari “pengondisian” yang lebih canggih dan lebih senyap dari yang terjadi di Muara Enim!
KPK sudah menyatakan bahwa OTT di Muara Enim adalah entry point untuk membongkar audit-audit pengadaan lainnya. Maka, kami menuntut KPK untuk segera mengarahkan radar investigasinya ke Kabupaten Batang Hari! Bongkar seluruh proses audit yang menghasilkan 13 WTP itu! Periksa setiap transaksi antara Pemkab dan BPK Perwakilan Jambi! Jangan biarkan Batang Hari menjadi kerajaan kecil yang aman dari sikat antikorupsi, berlindung di balik piala-piala kepatuhan yang sudah busuk kredibilitasnya!
Rakyat tidak butuh opini audit! Rakyat butuh gaji mereka dibayar, butuh pembangunan yang nyata, butuh pemimpin yang tak menjadikan penderitaan mereka sebagai tumbal estetika laporan keuangan! 13 kali WTP adalah mosi tidak percaya bagi Pemkab Batang Hari, jika semua itu hanya menjadi perisai untuk menyembunyikan kebejatan fiskal di baliknya. Copot topengmu, Batang Hari! Jangan lagi jualan WTP di atas penderitaan rakyatmu sendiri!
Opini
