JURNALISHUKUM.COM, OPINI – Di ruang tunggu RSUD Raden Mattaher, Jambi, suara tangis keluarga pasien kerap terdengar. Seorang ibu menggenggam erat tangan anaknya yang menahan sakit, sementara pendingin ruangan mati, kursi penuh sesak, dan perawat sibuk mengurus berkas administrasi.
Di IGD, pasien kritis menunggu terlalu lama karena prosedur berbelit dan alat medis yang tak berfungsi sebagaimana mestinya. Inilah wajah nyata pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan terbesar di provinsi ini.
Namun di panggung seremonial, suasana berbeda. Ada tepuk tangan, senyum pejabat, piagam penghargaan, dan lensa kamera yang merekam momen “prestasi”.
Wakil Menteri PAN-RB hadir memberikan penghargaan, seolah RSUD Mattaher adalah simbol pelayanan publik yang sudah prima. Ironi pun lahir di hadapan publik: tangisan pasien di ruang tunggu beradu dengan tepuk tangan pejabat di panggung penghargaan.
*Realita yang Tak Bisa Disembunyikan*
Penghargaan memang terdengar indah. Tapi faktanya, RSUD Raden Mattaher masih dililit persoalan mendasar. Ombudsman RI mencatat banyak laporan dugaan maladministrasi, mulai dari pungutan liar terhadap pasien BPJS, ketidakjelasan jadwal dokter, hingga birokrasi berbelit. Media lokal pun kerap menyoroti keluhan serupa.
Fasilitas pun tak kalah memprihatinkan. AC di IGD dan ruang tunggu kerap mati, atap bocor, hingga alat medis vital seperti CT scan tidak berfungsi.
Akibatnya, pasien yang datang dengan harapan mendapat layanan modern justru terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain. Bagaimana mungkin sebuah rumah sakit rujukan provinsi tidak mampu menjaga sarana vitalnya?
Tak hanya itu, Gubernur Jambi sendiri pernah mengecam manajemen rumah sakit yang dinilai tak punya perencanaan jelas. Kritik tajam ini menggambarkan betapa lemahnya tata kelola RSUD Mattaher, bahkan di mata pemerintah daerah sekalipun
*Penghargaan yang Prematur*
Dalam kondisi seperti ini, pemberian penghargaan terasa prematur, bahkan kontradiktif. Penghargaan seharusnya menjadi puncak pengakuan atas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan baik oleh masyarakat. Tetapi di sini, publik justru masih dihantui keluhan demi keluhan.
Apakah penghargaan ini benar-benar mencerminkan keberhasilan melayani pasien, atau sekadar didasarkan pada laporan administrasi dan presentasi pejabat? Jika indikator penghargaan lebih banyak menilai kertas dan data formal, maka wajar publik mempertanyakan objektivitasnya.
*Bahaya Kosmetik Birokrasi*
Penghargaan semacam ini bisa menjadi kosmetik birokrasi: menutupi wajah buram pelayanan publik dengan make-up berupa piagam dan seremoni. Di hadapan publik, rumah sakit tampak “berprestasi”. Tetapi di hadapan pasien, pelayanan tetap sama: lambat, melelahkan, dan kadang menambah penderitaan.
Lebih berbahaya lagi, manajemen rumah sakit bisa berlindung di balik penghargaan. Kritik masyarakat dianggap tidak relevan, rekomendasi Ombudsman bisa diabaikan, dan pejabat merasa sudah bekerja baik karena “diakui pusat”. Padahal, akar persoalan tetap dibiarkan membusuk.
*Reformasi atau Seremonial?*
Penghargaan RSUD Raden Mattaher sesungguhnya menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah reformasi pelayanan publik benar-benar dijalankan, atau hanya dijadikan seremonial tahunan?
Jika rumah sakit yang masih dipenuhi masalah mendasar bisa mendapat penghargaan, maka kredibilitas program reformasi itu sendiri dipertaruhkan.
Reformasi birokrasi seharusnya berbasis pada kepuasan publik, bukan sekadar laporan pejabat. Jika pasien masih menderita, jika keluhan masyarakat masih menumpuk, jika fasilitas dasar masih gagal dipenuhi, maka penghargaan itu justru menjadi penghinaan terhadap akal sehat publik.
*Untuk Siapa Penghargaan Ini?*
Pada akhirnya, publik berhak bertanya: untuk siapa penghargaan ini sebenarnya? Apakah untuk pasien yang masih menunggu dalam derita, atau untuk pejabat yang berpose dengan piagam di atas panggung?
RSUD Raden Mattaher memang butuh motivasi untuk berbenah. Tapi penghargaan bukanlah jawabannya. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistemik, evaluasi menyeluruh, dan keberanian untuk menempatkan suara pasien di atas segalanya.
Jika tidak, penghargaan hanya akan menjadi catatan manis di atas kertas, sementara kenyataan pahit tetap ditanggung pasien di ruang tunggu yang panas, sesak, dan penuh tangisan.
Dan di akhir dari tulisan ini, Gubernur Jambi Harus mengambil langkah tegas guna perbaikan yang mendalam jika harus dilakukan pergantian management langkah tersebut sangatlah baik
Bahkan jika pun seorang gubernur tidak bisa memperbaiki itu semua, lebih baik kita lepaskan saja embel-embel Rumah Sakit Umum Daerah. (*)
