Dugaan Kasus Tipikor Bangunan Septic Tank Individual di Kejari Batanghari di Pertanyakan

- Penulis Berita

Senin, 13 Mei 2024 - 07:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Dugaan Kasus Tindak pidana korupsi bangunan Septic Tank Individual di Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari Provinsi Jambi kembali di pertanyakan. Pasalnya, dugaan kasus pembangunan septic tank yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2022 lebih kurang sebesar Rp2,8 miliar di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) sudah ada tersangkanya.

“Benar, menurut kabarnya kasus ini atas laporan tokoh masyarakat Pemayung ke Kejari Batanghari dan ini sudah ada tersangkanya, ” kata sumber yang enggan namanya disebut, Minggu.

Dia juga mengatakan, menurut informasi dari pihaknya, bahwa persoalan ini akan di SP3 kan oleh pihak Kejari. Dimana SP3 ini tentunya tidak memiliki dasar, sebab diduga diantara yang sudah di periksa, yakni PPK dan PPTKnya juga sudah ditetapkan tersangka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia juga menjelaskan, pembangunan septic tank yang bermasalah itu lebih kurang sebanyak 426 unit dibangun di wilayah Kecamatan Pemayung dan rata-rata setiap desa mendapat sebanyak 50 unit, termasuk Desa Bukit Kemuning di Kecamatan Mersam mendapat 73 septic tank.

“Septic tank ini tersebar di tiga Kecamatan melalui Bidang Cipta Karya Dinas PUPR dengan jumlah anggaran DAK sebesar Rp2,8 miliar. Dugaan kasus ini sudah berjalan lebih kurang enam bulan ini di Kejari Batanghari,” jelasnya.

Dimana, pembangunan Septic Tank itu dikerjakan dengan cara swakelola, tidak serta merta bisa langsung diserahkan ke distributor. Arah aturan jelas yang tertuang di juklak dan juknis pada pekerjaan itu.

“Ya, sebenarnya pada proses pembelian tangki harus sesuai juklak dan juknis, tetapi bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), mampu melakukan pembelian sendiri, maka hal tersebut dibolehkan dan jika KSM tidak mampu membeli, maka KSM boleh meminta bantuan kepada PPK, sepanjang ada surat permintaan dari KSM,” ceritanya.

Sementara itu, berdasarkan informasi di lapangan, bahwa pada proses pembangunan tersebut, oknum PPK dan PPTK mengumpulkan seluruh KSM dari delapan desa di ruang aula kantor Dinas PUPR Kabupaten Batanghari.

“Menurut pelapor, PPK dan PPTK juga menghadirkan pihak distributor dan distributor yang diundang oleh PPK dan PPTK itu mempresentasikan produk tangki dihadapan KSM. Lalu selesai presentasi, oleh PPK dan PPTK mengarahkan para KSM dan distributor melakukan kontrak. Ini jelas melanggar ketentuan juklak dan juknis DAK, karena tanpa melalui prosedur yang benar,” paparnya.

Disamping itu, hingga berita ini disiarkan, pihak Kejaksaan Batanghari belum berhasil untuk dimintai keterangan terkait perkembangan kasus septic Tank yang kabarnya sudah ada tersangkanya.

Jurnalis Hukum : Heriyanto S. H., C. L. A

Berita Terkait

Nah..!!! Polda Jambi Ungkap Hasil KRYD TPPO, Tujuh Anak Jadi Korban dan Lima Tersangka Diamankan
Soal Suket Gibran, Pantasiru Abisatya Law Firm Sampaikan Laporan Dugaan Tindak Pidana Ke Polda Jambi
Bedah Rumah di Desa Lafeu Disorot, Kelayakan Kerabat dan Anak Kades Juga Ikut di Pertanyakan
AKP Ismail Boby : Dugaan Pelaku Penembakan Pedagang Somay Masih Misteri
Polda Jambi Teguhkan Komitmen Transparansi, 149 Personel Ikuti Pakta Integritas Seleksi SIP T.A. 2027
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan dalam Konferensi Pers Dipimpin Wakapolda Jambi
Tiga Orang Diamankan di Polres Monowali, Diduga Bawa Narkotika, Dua Orang Perempuan
Azhari Bantah Puluhan Unit Motor Sitaan Resmob Polda Jambi Hasil Kejahatan dan Lapor ke Propam Mabes Polri

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru