JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Aliansi OKP & MAHASISWA BATANG HARI telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Bupati Batang Hari pada hari Selasa, 16 Juli 2025, yang berisi permintaan penjelasan dan kepastian terkait berbagai tuntutan yang kami sampaikan.
Namun hingga saat ini, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan sama sekali. Setelah Aksi pun belum ada kejelasan, apalagi langkah konkret yang menunjukkan, itikad baik dari pihak Pemerintah Daerah.
Bahkan, kni menunjukkan bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat yang seharusnya segera direspons.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mencicil gaji para pekerja bukanlah solusi yang konkret. Cara ini hanya ibarat gali lubang tutup lubang, dan berpotensi terus berulang jika tidak ada kepastian mengenai pelunasan penuh serta jaminan dan hal serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan.
“Kami menuntut adanya langkah nyata dan komitmen tegas dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan berkeadilan.” kata Armansah, Ketua PC IPNU Batang Hari.
Dia juga mengatakan Masyarakat terus-menerus mengeluhkan dan mempertanyakan hak mereka yang belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Mereka telah bekerja dengan baik, penuh kedisiplinan setiap harinya, namun hingga kini belum menerima gaji yang menjadi hak mereka!
“Akibat penundaan gaji yang sudah berlangsung hampir 7 bulan ini, kondisi perekonomian masyarakat sangat terpuruk. Banyak anak yang menunggak biaya sekolah dan kuliah, bahkan terancam putus pendidikan. Hutang menumpuk, kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi, semua ini karena hak mereka belum dibayarkan.”Ujar Armansyah.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Batang Hari Salim Salikin menyampaikan Banyak keluh kesah dari Masyarakat yang terdampak gaji nya yang tertunda salur, Masalah tunda salur gaji bukan lagi sekadar isu administratif, melainkan sudah menjadi beban psikologis dan sosial yang dirasakan masyarakat secara langsung.
“Kami berharap ada langkah nyata, bukan sekadar klarifikasi terkait hal ini. Karena itu merupakan hak mereka yang wajib di salurkan oleh pemerintah daerah,” harapnya.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka kami pastikan akan ada ratusan bahkan ribuan massa yang turun aksi pada 17 Agustus 2025. Dan ini bukan sekadar memperingati kemerdekaan, tetapi menjemput kemerdekaan yang sejati bagi masyarakat Batang Hari dari kegelisahan, ketidakpastian dan berbagai permasalahan yang selama ini mereka alami,” tandasnya. (Tim)
Editor : Heriyanto S.H.,C.L.A
