JURNALISHUKUM.COM, PAPUABARAT – Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Teluk Bintuni, Melkin Kosepa, telah melaporkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di lingkungan Pemerintah Daerah Teluk Bintuni, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Teluk Bintuni. Laporan tersebut disampaikan atas dugaan keberpihakan ASN tersebut dalam kontestasi politik Pilkada Teluk Bintuni 2024.
Kosepa mengungkapkan bahwa laporan tersebut diterima oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu, yang diwakili oleh Bonefasius Remetewa, pada Jumat sore, 11 Oktober 2024. Dalam klarifikasinya, Kosepa menjelaskan bahwa dirinya telah diambil sumpah oleh Bawaslu dan memastikan proses berlangsung tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
“Saya memastikan bahwa laporan ini benar adanya. Yang dilaporkan adalah seorang ASN yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas. Saya meminta Bawaslu untuk memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Kosepa.
Ia menambahkan bahwa ASN tersebut diduga melanggar kode etik karena terlibat dalam kampanye politik dengan mengangkat dua jari sebagai simbol dukungan terhadap calon bupati nomor urut dua. Kosepa menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada agar integritas pemerintahan tetap terjaga.
“Ketika ASN terlibat politik, maka ada potensi APBD kita tidak dikelola dengan baik, dan bisa terjadi praktik jual beli jabatan di pemerintahan,” jelasnya.
Dalam laporan tersebut, Kosepa juga menyerahkan bukti berupa foto yang menunjukkan keterlibatan ASN tersebut dalam politik praktis. Ia berharap agar Bawaslu menindak tegas ASN-ASN yang terlibat dalam politik, dan menyatakan kesiapannya melaporkan siapa pun yang melanggar, termasuk ASN, TNI, maupun Polri.
Bonefasius Remetewa, perwakilan dari Bawaslu, mengatakan bahwa hasil klarifikasi dan laporan ini akan diproses lebih lanjut dalam rapat pleno Bawaslu, dan hasilnya akan disampaikan kepada pelapor. (Amiruddin)
