JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Provinsi Jambi telah usai. Namun, euforia jangan sampai berlarut-larut. Warga menuntut para kepala daerah yang baru saja dilantik segera bekerja dan merealisasikan janji-janji politik yang pernah dikampanyekan.
Dari Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, hingga para bupati terpilih di seluruh kabupaten diminta untuk tidak terlena dengan perayaan dan arak-arakan kemenangan.
Kini, tugas berat sudah menanti, dan rakyat akan melihat apakah janji yang diumbar sebelum Pilkada hanya omong kosong belaka.
“Jangan hanya sibuk menerima ucapan selamat dan berfoto seremonial. Realisasikan visi-misi yang kalian tawarkan kepada rakyat! Kami butuh bukti, bukan sekadar pidato indah di panggung pelantikan,” ujar Ridho, warga Kota Jambi.
Tokoh masyarakat yang juga mantan Kapolda Jambi Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, juga memberikan masukan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi yang baru saja dilantik.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan untuk gaya-gayaan, tapi amanah berat untuk melayani rakyat.
“Kepala daerah harus ingat, tugas mereka bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani rakyat. Jangan cuma pamer kekuasaan, pamer jabatan. Segera jalankan program yang dijanjikan!” tegas purnawirawan jenderal bintang dua itu.
Ia juga menyoroti banyaknya pejabat yang lebih sibuk berangkat ke Jakarta untuk mendampingi pelantikan kepala daerah daripada bekerja di kantor dan melayani masyarakat.
“Jangan lari dari tanggung jawab! Banyak persoalan di Jambi yang harus segera diselesaikan, dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang kian merajalela. Jangan habiskan waktu hanya untuk acara seremonial!” tambahnya.
Alumni Akabri 83 itu meminta kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran pejabat yang tidak becus bekerja.
“Jangan pertahankan pejabat yang cuma cari muka dan tidak bisa mengeksekusi program. Segera ganti mereka yang tidak mampu bekerja! Pejabat yang lamban dan hanya sibuk dengan kepentingan pribadi harus disingkirkan,” tegasnya.
Kritik terhadap kepala daerah juga mencuat terkait maraknya tambang ilegal di Jambi yang tak kunjung ditindak tegas. Di Muaro Jambi, tambang pasir ilegal semakin menggila, merusak Sungai Batanghari, dan merugikan warga setempat.
Di sektor infrastruktur, proyek-proyek pembangunan yang terbengkalai juga menjadi pekerjaan rumah besar.
Sementara di Kota Jambi, warga mengeluhkan buruknya penanganan drainase dan banjir yang terus berulang. Selain itu, warga menanti realisasi program Rp 100 juta per RT.
“Tolonglah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, jangan cuma bicara saat kampanye. Sekarang waktunya membuktikan! Jangan hanya sibuk dengan urusan politik dan jabatan, sementara rakyat menderita!” ujar Hendra, warga Kabupaten Batanghari.
Saatnya para kepala daerah membuktikan kinerjanya atau siap-siap dicap sebagai pemimpin yang gagal. (Tiko)
