JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Jambi H. Hasbi Anshory, SE. MM, menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gedung Aula BP PAUD Provinsi Jambi di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.
Kegiatan itu menjadi sarana untuk menegaskan kembali empat pilar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasbi Anshory mengatakan kegiatan empat pilar kebangsaan adalah program regular yang di gagas MPR RI, secara berkala anggota MPR diberi kesempatan untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut.
“Empat pilar kebangsaan perlu dimengerti, kalau dulu zaman orde baru ada P4, sekarang sudah tidak ada sehingga rakyat ada yang sampai hilang jati dirinya sebagai bangsa Indonesia,” ungkap Legislator kelahiran Mersam ini.
Politisi yang menjabat sebagai Sekretaris DPW NasDem Provinsi Jambi ini juga memaparkan langsung materi empat pilar dihadapan sekitar 200 undangan yang hadir.
“Hari ini saya menyampaikan materi tentang empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” katanya.
Menurutnya, sebagai anak bangsa kita punya Pancasila yang mempunyai prinsip bahwa Pancasila adalah azaz tunggal pandangan hidup kita sebagai pedoman berbangsa dan bernegara.
“Refleksinya hari ini, semakin hari semakin terkikis dengan arus globalisasi. Kita sekarang dihadapkan problem benturan peradaban. Ada peradaban yang menginginkan Indonesia berganti haluan dari Pancasila menjadi khilafah dan sebagainya,” terangnya.
Menurutnya, dalam sejarah berdirinya negara adalah sebuah kompromii kebangsaan dari berbagai suku, agama, etnis dan sebagainya. Oleh karena itulah kompromi kebangsaan ini yang harus kita jaga bersama sampai sekarang.
“Kegiatan empat pilar kebangsaan yang kita selenggarakan ini semoga menjadi hal penting, agar kita tidak kehilangan sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, menjadi panduan kita hidup berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
Hasbi Anshory menyebutkan, dengan berpedoman empat pilar kebangsaan maka gerakan radikalisme yang semakin tajam di Indonesia bisa dikendalikan dengan baik. Selain itu, terkait tujuan berbangsa dan bernegara yang masih belum tercapai seutuhnya.
“Karena itu perlu penyadaran kembali bahwa negara ini dibangun dengan kotrak politik sesuai UUD 1945 khususnya pada pembukaan. Tujuan berdirinya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa, memberikan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia,” tandasnya.
Jurnalis Hukum : Heriyanto S. H., C. L. A
