JURNALISHUKUM.COM, NAGANRAYA – Diduga Pihak Staf PT SPS 1 Perkebunan kelapa sawit di desa Gunong Pungki kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya melanggar UU Cipta Kerja . Sangat disesalkan atas PHK karyawan yang bertahun tahun menjadi karyawan Tanpa ada menerima surat peringatan (SP 1. SP 2. SP 3) Sesuai dengan UU Cipta Kerja.
AV yang sejak di tahun 2011 bekerja di perusahaan PT SPS 1 hingga di angkat menjadi Mandor 1 di perusahaan tersebut, hanya mengambil seng teras karna pos tersebut tidak difungsikan bertahun tahun mengakui nya kesilapan yang dilakukanya.
Namum disesalkan tindakan pihak perusahaan memutuskan PHK Tanpa ada surat peringatan sesuai dengan keterangan.
Pada tanggal 4 /2/2025, Asisten dan kapro (pimpinan perusahaan) di lokasi ES sedang membongkar seng teras Pos keamanan yang sudah lama tidak dipakai tersebut atas perintah Mandor. ES pun biasa saja duduk di atas atap yang lagi dibongkarnya, seandainya saya mencuri suara sepeda motor atau melihat orang pasti saya lagi takut tertangkap, ungkapnya.
Saya hanya mencari keadilan katanya ES , bahkan istri saya yang bekerja juga diperusahan harian lepas di bagian perawatan pun tidak diperbolehkan kerja lagi sama Mandor katanya Perintah Atasan Perusahaan.
ES kecewa terhadap keputusan PHK tersebut , sedang kan Karyawan pencuri Sawit dan Berondolan tertangkap hanya dimutasi ketempat lain nya namun masih bekerja, jelasnya ke awak media dan LSM.
Seharusnya pihak perusahaan bila keputusan benar di jalankan tidak pilih kasih saya iklas menerima keputusan PHK terhadap saya kata ES.
Saat awak media konfirmasi pihak perusahaan PT SPS 1 (Irza) pesan singkat WhatsApp jawaban balasan Maling pak sdh saya selesaikan dg UU berlaku.
Dimohon kepada pihak Dinas Terkait menindak lanjuti usut sampai tuntas sesuai dengan UU Cipta Kerja no 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja melalui tahapan tahapan yang jelas, termasuk pemberian surat peringatan secara bertahap Kecuali dalam Kasus pelanggaran berat yang terbukti secara Sah. (Zahari)
