JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Pada bulan Februari mendatang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi akan turun untuk melakukan audit. Dimana, ketika saat turun nanti, warga Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, Jambi, meminta BPK melakukan pemeriksaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, lumbung dan lain sebagainya.
Seorang warga Kelurahan Kembang Paseban, Indra mengatakan, terhadap pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan, seperti jalan lingkungan yang di kelurahan Kembang Paseban diduga asal jadi dan anggaran pembangunan jalan ini adalah bersumber dari APBD Provinsi Jambi.
Bahkan, sebelumnya sudah banyak terekspos oleh media online, khususnya www.jurnalishukum.com dan www.kulitinta.id terkait persoalan pembangunan jalan tersebut. Termasuk para rekanannya bekerja dimalam hari.
“Jalan ini sudah mulai hancur, padahal baru selesai dikerjakan oleh pihak rekanan. Jalan ini adalah inspirasi anggota dewan dari dapil kita,” ujarnya.
Senada dikatakan, Husen, warga Kelurahan Kembang Paseban kecamatan setempat, seperti turap yang dibangun di belakang rumahnya itu. Saat ini tanah timbunan pada lantai turap sudah ada yang runtuh, ntah kapan itu akan longsor ke sungai Batanghari.
“BPK harus turun ke dua lokasi ini, pertama jalan lingkungan itu dan kedua turap yang anggarannya miliaran rupiah,” jelasnya.
Berdasarkan informasi masyarakat di lapangan, terkait pembangunan infrastruktur di dalam wilayah Kabupaten Batanghari, ada yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Batanghari dan termasuk dana pinjaman daerah juga dikucurkan dalam pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, berbagai persoalan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut banyak diberitakan melalui berbagai media online di Batanghari. Seperti pembangunan jalan ture di Kecamatan Pemayung yang diduga asal jadi, juga termasuk jalan yang di bangun di Kecamatan Mersam yang juga banyak diduga tidak sesuai spek.
Disamping itu, Rahmat, juga merupakan Pemuda Peduli Batanghari mengatakan, bahwa BPK akan turun untuk melakukan pengauditan, baik itu pembangunan maupun mengaudit persoalan lainnya.
“Harapan kami, BPK libatkan masyarakat dalam memeriksa infrastruktur di tempatnya nanti. Selain itu, kalau melihat dari proses pembangunan di dalam wilayah Kabupaten Batanghari terdapat banyak indikasi atau dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan pihak instansi dan rekanan,” kata Rahmat. (Tim)
