JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Pembangunan Jembatan di Desa Mersam, tepatnya di seberang Desa Mersam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi kembali disoal. Pasalnya pembangunan jembatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dengan nilai kontrak Rp7. 388. 153. 118. 45 APBD Provinsi Jambi TA 2023, yang dikerjakan oleh pihak CV Citra Dwi Pratama tidak melakukan mekanisme perencanaan yang matang.
Amin, salah seorang warga Kecamatan Mersam mengatakan, pada perencanaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak terkait terhadap pembebasan lahan masyarakat di lokasi pembangunan jembatan.
“Ada beberapa orang warga yang kebun nya dekat dengan lokasi pembangunan mengeluhkan dengan adanya pembangunan jembatan ini. Sepertinya tidak ada izin untuk menggunakan lahan masyarakat yang terkena kerukan pada pembuatan jembatan tersebut,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga menjelaskan, selain itu pihak rekanan juga tidak pernah pemisi dengan adanya alat-alat bangunan, seperti alat berat yang diparkirkan di lokasi lahan masyarakat.
“Seorang pemilik lahan di dekat bangunan jembatan itu sudah membuat pagar batas jalan dan kebunnya, karena menurut mereka pihak rekanan yang mengerjakan jembatan tersebut mengganggu lahan kebun miliknya,” jelasnya.
Senada dikatakan, Yazit bahwa ada beberapa warga yang saat ini melihat pembangunan ini kurang pengawasan dan juga perencanaannya juga patut dipertanyakan, Seperti jalur jalan menuju jembatan kurang begitu bagus, karena ada tikungan sebelum meuju jembatan itu sangat menganggu para pengguna jalan.
“Ada tikungan sebelum menuju kejembatan sangat mengganggu para pengguna jalan, dan terlihat pembangunan ini kadang-kadang dikerjakan dan terkadang bangunan ini terbengkalai, tanpa ada tukang yang berkerja di lokasi jembatan,” ujarnya.
Sementara itu, ada warga juga yang mengeluhakan dengan kondisi lahannya di lewati oleh pihak rekanan. Namun persoalan tersebut sepertinya sudah selesai dan sudah diatasi oleh pihak terkait.
“Pekerjaan ini lebih kurang 3 dan baru sebatas pondasi dan penimbunan di pangkal jembatan kiri dan kanan,” katanya lagi.
Ketika ditanya, apakah ada kejanggalan yang terlihat pada proses pembangunan jembatan di lapangan,? Dia mengatakan, dengan anggaran yang begitu besar, tentunya perlu pengawasan yang ekstra dan terlihat untuk struktur bangunan ada beberapa titik pekerjaan diduga asal jadi.
“Kami berharap pembangunan ini harus sesuai spek dan semenstinya kami meminta kepada pihak rekan mdia untuk selalu mengekspos terkait proses pembangunan jembatan ini, karena ini merupakan mega ptoyek pemerintah Provinsi Jambi,” tandasnya.
Jurnalis Hukum : Heriyanto S,H.,C.L.A
