Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi, Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh Bikin Heboh…!!! Mobil Pejabat Batanghari, Berplat Merah Diduga Isi Minyak Subsidi

Home / Uncategorized

Sabtu, 3 Desember 2022 - 16:01 WIB

Said Iqbal Presiden Partai Buru Menolak Mentah-mentah Wacana No Work No Pay

JURNALISHUKUM.COM Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja.

“Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no pay tidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Muhadjir Effendy Ungkap Alasan PHK di Industri Tekstil dan Alas Kaki
Muhadjir Effendy Sepakati Ide Potong Jam Kerja Demi Hindari PHK
Muhadjir Minta Polri Tertibkan Warga ‘Wisata Bencana’ Gempa Cianjur
Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah.

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem ‘no work no pay‘.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

“Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja,” katanya,

BACA JUGA  Bupati Batanghari Ingatkan PPPK di Kabupaten Batanghari Jangan Malas-Malasan

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

“Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan,” ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Jurnalis Hukum: Prisal Herpani/Sumber: pop/vws / CNN

Penanggung Jawab: Heriyanto,S.H.,C.L.A

Share :

Baca Juga

Hukrim

Warga Mersam Somasi Kepada PT ASSB Soal Dugaan Perusakan Dan Pencemaran Limbah

Batang Hari

Kajari Batanghari Abaikan Intruksi Kajagung Terkait Kasus Sitaan Aset PT Delima

Batang Hari

Bupati Batanghari Minta Peranan Seluruh Kades, Termasuk BPD Soal Stuting

Batang Hari

Bupati Batanghari Saksikan Penandatanganan MoU PT SJL dan Koperasi Tangguh Abadi Terusan

Batang Hari

Bupati Batanghari Lantik Tiga Pejabat Baru

Nasional

Pasien Donor Darah di RSUD Hamba Muara Bulian Batanghari Bukan Malpraktek,? Ini Kata Dokter Ahli Saraf

Infrastruktur

Anggaran Renovasi Pagar Komplek BBC Di Pertanyakan, Kondisi Taman Semberawut

Batang Hari

Sekda Batanghari Himbau Anak-Anak Tidak Beraktivitas Diluar Rumah
error: Content is protected !!