Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh Bikin Heboh…!!! Mobil Pejabat Batanghari, Berplat Merah Diduga Isi Minyak Subsidi Nah..!!! Sopir Mobil Grand Max Hangus Terbakar di Jalan Lintas Bongo Jambi

Home / Uncategorized

Senin, 12 Juni 2023 - 19:11 WIB

Iuran Jaminan Kesehatan Jasa Pelayanan RSUD Hamba Muarabulian Jadi Temuan BPK-RI, Ternyata Pemkab Batanghari Belum Bayar,?

JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Pada persolan iuran jaminan kesehatan pelayanan jasa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muarabulian Tahun Anggaran (TA) 2022 menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Bahkan temuan ini menjadi salah satu poin temuan pada LHP yang dikeluarkan BPK RI berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari.

“ Dalam point tersebut disebutkan, Pemkab Batanghari belum membayar iuran jaminan kesehatan jasa pelayanan RSUD sebesar Rp.397.785.636,-. Dalam rekomendasi LHP tersebut, BPK RI meminta agar Bupati Batanghari segera memerintahkan saya untuk segera membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS,” kata Direktur RSUD Hamba Muarabulian Ibnu R Muda kepada rekan media fathner Bulian.id.

Dia juga  menyebutkan, bahwa kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan jasa pelayanan tersebut bukan hal yang disengaja. Melainkan menunggu kepastian siapa yang harus membayar iuran BPJS PNS (potongan 4 persen jaminan kesehatan jasa pelayanan, red) yang bekerja di RSUD Hamba.

“Karena yang harus membayar 4 persen potongan iuran JamKes Jasa Pelayanan BPJS ASN tersebut yakni si pemberi kerja dalam hal ini pemerintah, apakah Pemkab Batanghari (Bakeuda) atau RSUD Hamba yang membayarkan. Dan ternyata dalam LHP disebutkan RSUD yang harus membayarnya, karena RSUD bagian dari Pemda,” keluhnya.

Menurut dia, sebelumnya dirinya mengetahui bahwa kewajiban yang belum dibayarkan tersebut kurang lebih sebesar Rp324 Juta, namun sepertinya belum terhitung dengan 2 bulan terakhir di tahun 2022. Dan sebagai direktur pun ia akan menjalankan perintah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI ini.

“Pembayaran bisa dilakukan di APBD-P, yang penting dalam kurun 60 hari pengembalian untuk pembayaran ini sudah kita anggarkan. Kita juga sudah bertemu dengan pihak BPJS bahwa hutang tersebut akan kita bayarkan,” jelasnya.

BACA JUGA  Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK, Ini Penyebabnya,?

Sementara itu, untuk ditahun ini, Pemda  melalui Bakeuda dan RSUD Hamba bahwa iuran 4 persen Jaminan kesehatan jasa pelayanan tersebut akan dianggarkan oleh pihak RSUD Hamba. Dimana sudah sepakat anggaran pembayaran iuran 4 persen ini akan disiapkan oleh pihak RSUD Hamba.

“Ya, untuk temuan BPK RI juga akan segera di bayarkan ke BPJS. (Ist)

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A

 

Share :

Baca Juga

Batang Hari

Bupati Batanghari Lepaskan Peserta Kafillah MTQ Tingkat Provinsi

Hukrim

Melibatkan Pihak Terkait, Sat Pol PP Batanghari Akan Lakukan Deteksi Dini PT LIS

Batang Hari

Bupati Batanghari Minta Peranan Seluruh Kades, Termasuk BPD Soal Stuting

Batang Hari

Bupati Batanghari : Masalah Stunting Kita Akan Lakukan Tindakan Preventif

Uncategorized

LPPN RI Lakukan Pemantauan dihari Terakhir Pendaftaran Bacaleg DPRK Aceh Singkil

Uncategorized

Entrepreneurs Embrace In-House Fitness

Uncategorized

PJ Bupati Nagan Raya RAKOR FORKOPIMDA Tentang Aktivitas Penebangan Kayu Di Seunagan Timur

Batang Hari

HUT Kabupaten Batanghari Ke 75,.Bupati dan Wakil Bupati Hadiri Rapat Paripurna HUT di Kantor DPRD Batanghari