JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Pada persolan iuran jaminan kesehatan pelayanan jasa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muarabulian Tahun Anggaran (TA) 2022 menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Bahkan temuan ini menjadi salah satu poin temuan pada LHP yang dikeluarkan BPK RI berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari.
“ Dalam point tersebut disebutkan, Pemkab Batanghari belum membayar iuran jaminan kesehatan jasa pelayanan RSUD sebesar Rp.397.785.636,-. Dalam rekomendasi LHP tersebut, BPK RI meminta agar Bupati Batanghari segera memerintahkan saya untuk segera membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS,” kata Direktur RSUD Hamba Muarabulian Ibnu R Muda kepada rekan media fathner Bulian.id.
Dia juga menyebutkan, bahwa kekurangan pembayaran iuran jaminan kesehatan jasa pelayanan tersebut bukan hal yang disengaja. Melainkan menunggu kepastian siapa yang harus membayar iuran BPJS PNS (potongan 4 persen jaminan kesehatan jasa pelayanan, red) yang bekerja di RSUD Hamba.
“Karena yang harus membayar 4 persen potongan iuran JamKes Jasa Pelayanan BPJS ASN tersebut yakni si pemberi kerja dalam hal ini pemerintah, apakah Pemkab Batanghari (Bakeuda) atau RSUD Hamba yang membayarkan. Dan ternyata dalam LHP disebutkan RSUD yang harus membayarnya, karena RSUD bagian dari Pemda,” keluhnya.
Menurut dia, sebelumnya dirinya mengetahui bahwa kewajiban yang belum dibayarkan tersebut kurang lebih sebesar Rp324 Juta, namun sepertinya belum terhitung dengan 2 bulan terakhir di tahun 2022. Dan sebagai direktur pun ia akan menjalankan perintah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK RI ini.
“Pembayaran bisa dilakukan di APBD-P, yang penting dalam kurun 60 hari pengembalian untuk pembayaran ini sudah kita anggarkan. Kita juga sudah bertemu dengan pihak BPJS bahwa hutang tersebut akan kita bayarkan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk ditahun ini, Pemda melalui Bakeuda dan RSUD Hamba bahwa iuran 4 persen Jaminan kesehatan jasa pelayanan tersebut akan dianggarkan oleh pihak RSUD Hamba. Dimana sudah sepakat anggaran pembayaran iuran 4 persen ini akan disiapkan oleh pihak RSUD Hamba.
“Ya, untuk temuan BPK RI juga akan segera di bayarkan ke BPJS. (Ist)
Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A
