https://dashboard.mgid.com/user/activate/id/685224/code/68609134aa79c3b5cb0177965d610587
Nah..!!! Ratusan Perangkat Desa Batang Hari Akan Adakan Aksi Solidaritas Tuntut Hak Gaji Luar Biasa..!!!Kejagung RI Sita Uang Ratusan Miliar dalam Perkara PT Duta Palma Korporasi LP Kelas IIB Muara Bulian Sediakan Sarana Asimilasi dan Edukasi untuk Tingkatkan Kualitas Pembinaan Warga Binaan Wakapolri Nyatakan, Jurnalis Tidak Bisa Di Jerat UUD ITE Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi,
LBH-LKM Bersipat Sosial dan Kemanusian Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Indonesia. Boleh Konsultasi Hukum Gratis Disini dan KLIK Logo di Bawah Ini Ya..!!!

Home / Ekonomi

Sabtu, 15 Maret 2025 - 07:57 WIB

Harga Kelapa Dalam Turun, Perpekindo Jambi Geram dengan Larangan Ekspor

JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Ketua Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (PERPEKINDO) Provinsi Jambi Sudirman geram dengan adanya larangan ekspor kelapa dalam sehingga membuat harga kelapa dalam turun drastis.

Menurut Sudirman, dengan adanya larangan ekspor ini harga kelapa dalam tidak stabil.

“Sebelumnya harga kelapa dalam mencapai Rp 7.000 namun saat ini sudah berkisar Rp. 4000,” ujar Sudirman.

Lanjut Sudirman, seharusnya pemerintah dan penggiat kelapa harus mementingkan kesejahteraan petani, bukan kepentingan diri sendiri.

“Kesejahteraan petani kelapa itu yang lebih utama, jika harga kelapa dalam naik maka petani akan senang, itu seharusnya yang dipikirkan pemerintah dan penggiat kelapa,” ungkap Sudirman.

Sudirman juga menolak MOU antara HIPKI dengan APKI yang difasilitasi oleh KADIN, yang mana MOU tersebut terkait larangan ekspor kelapa dalam, sedangkan APKI sendiri tidak dikenal di provinsi Jambi dan tidak dekat dengan petani.

“Saya sebagai ketua Perpekindo Jambi, menolak keras Memorandum Of Understanding (MOU) antara Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) dengan Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) terkait larangan ekspor, yang mana MOU tersebut tidak menguntungkan petani kelapa, karena adanya larangan ekspor tersebut harga kelapa dalam menjadi turun,” terang Sudirman.

Sudirman juga menantang pihak APKI dan HIPKI untuk membeli kelapa dalam seharga Rp 8000.

“Kalau melarang ekspor kelapa berarti pihak APKI dan HIPKI berani membeli kelapa dalam seharga Rp 8000, sekarang kami tantang dua organisasi itu berani tidak? jangan sampai dengan larangan ekspor itu harga kelapa dalam turun seperti kemarin,” tegas Sudirman.

Sementara itu, salah satu petani kelapa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saparudin kecewa dengan larangan ekspor, dia mempertanyakan terkait organisasi APKI dan HIPKI.

BACA JUGA  Anggaran Mamin di Bagian Umum Setda Pemkab Batang Hari Di Pertanyakan

“Apa itu APKI dan HIPKI, kami tidak kenal dengan organisasi itu, mereka jangan mengatur terkait kelapa dalam, jangan sampai larangan ekspor yang diusulkan mereka mempengaruhi harga kelapa, kasian kami sebagai petani,” ungkap Saparudin. (Tiko)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Daya Listrik Rendah, Warga Sungai Puar Minta PLN Jangan Tutup Mata

Ekonomi

Diduga, PT. ATGA Kuasai Lahan Masyarakat Tanpa izin, Kuasa Hukum Layangkan Somasi

Ekonomi

Rakor penetapan Komitmen Besaran Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2024 “CSR”

Ekonomi

Gubernur Jambi Buka Musyawarah Wilayah ke VI LDII Provinsi Jambi

Ekonomi

Nah..!!!Kepala BPKP Blak-blakan Biang Kerok Penerimaan Pajak Daerah Loyo

Ekonomi

Ultimate Winter Driving Tips

Ekonomi

Irigasi Mengering, Keujrun Blang Cari Solusi Mendatangi 2 Dinas Kabupaten Nagan Raya

Ekonomi

Sengketa Lahan Masyarakat Dengan PT. Kaswari Unggul Di Kabupaten Tanjabtim Jambi Belum Temukan Titik Terang
error: Content is protected !!