JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Saat ini baru Gubernur Jambi Jambi Al Haris, mengeluarkan sikap tegas menghentikan semua aktifitas angkutan batu bara hingga waktu yang tidak ditentukan. Perintah tegas ini dikeluarkan Gubernur, dalam menyikapi kemacetan parah yang terjadi di lintas Sarolangun-Batanghari, terutama di ruas simpang Koto Buyo hingga Muara Bulian, sejak kemarin hingga hari ini Rabu (01/03).
Bahkan, Al Haris menyatakan meski hal itu tidak semua kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, namun merupakan kewajiban bagi dirinya selaku Gubernur Jambi untuk mengurus hal itu semua.
Dia juga menjelaskan, pemerintah provinsi Jambi mengambil langkah-langkah untuk kembali memulihkan aktivitas lalu lintas di ruas jalan nasional itu hingga normal kembali, salah satunya dengan menyetop aktivitas angkutan batubara hingga waktu yang tidak ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mencermati terjadinya kemacetan di ruang jalan nasional Sarolangun-Batanghari, khusunya wilayah Batanghari tadi malam sampai hari ini. Saya mengambil langkah-langkah, pertama kami menghimbau pada seluruh pemegang IUP atau pengusaha tambang untuk sementara waktu tidak mengadakan angkutan dari mulut tambang samlai ke jalan atau ke ruas jalan nasional itu, untuk tidak menambah kemacetan yang terjadi,” katanya.
Selama tidak adanya aktivitas angkutan batubara, dikatakan Al Haris dirinya sudah mengintruksikan dinas PUPR Provinsi Jambi dan balai jalan untuk memperbaiki jalan yang rusak di ruas jalan tersebut.
“Selama masa tidak ada angkutan kami sudah memerintahkan dinas PU dan balai jalan untuk menutupi lubang jalan yang rusak,” tambahnya.
Terkait kemacetan parah yang terjadi sejak Kamarin hingga hari ini, Al Haris selaku Gubernur Jambi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jambi, walau tidak sepenuhnya wewenang Gubernur karena izin batubara bukan Gubenur yang mengeluarkan, termasuk jalan nasional tidak ada kewenangan untuk menutup jalan itu.
“Saya minta semua pihak memahami termasuk juga saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat provinsi Jambi, karena merasa ini adalah kewajiban saya selaku Gubenur untuk mengurus ini semua, walau tidak sepenuhnya wewenang Gubenur, karena izin barubara bukan Gubenur yang mengeluarkan, termasuk jalan nasional tidak ada keeenangan mentup jalan tersebut. Saya mohon maaf yang sebesarnya atas kejadian ini, dan bulan yang ini kita hendaki,” ungkapnya.
“Izin kan kami beberapa hari kedepan menangani ruas-ruas jalan yang berlubang dan rusak, mudahan nanti lancar semua dan masyarakat lancar aktivitas, menjelang selesainya jalan khusus yang dalam proses pembangunan. Saya tau warga hari ini membenci saya, menghujat saya itu semua resiko saya selaku, ini tanggungjawab saya sebagai pemimpin,” katanya lagi. (Tim)
