JURNALISHUKUM.COM, NAGANRAYA – Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H. atau yang akrab disapa TRK menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2025 serta rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Apkasi.
Acara ini berlangsung mulai tanggal 29 hingga 31 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
Munas VI Apkasi 2025 merupakan forum strategis untuk membahas isu-isu aktual pembangunan daerah, memperkuat sinergi antarwilayah, serta merumuskan kebijakan bersama dalam kerangka otonomi daerah yang berkelanjutan.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, pada Jum’at, 30 Mei 2025 dan dihadiri oleh para bupati dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Apkasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati TRK menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Nagan Raya dalam forum-forum nasional serta memperluas jejaring kerja sama antarwilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Partisipasi kita dalam Munas VI Apkasi dan HUT ke-25 ini bukan hanya simbol kehadiran, tetapi bentuk nyata komitmen Pemkab Nagan Raya dalam mendukung pembangunan kolaboratif lintas daerah dan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang profesional dan responsif,” ujar Bupati TRK.
Ia mengungkapkan bahwa Apkasi menjadi platform bagi bupati dan jajaran pemerintah kabupaten untuk berbagi praktik terbaik, tantangan, dan solusi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Melalui Apkasi, kita dapat membuka peluang untuk membangun jaringan kerja sama antardaerah, serta dengan pihak swasta, BUMN/BUMD, dan peluang investasi kepada investor untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah,” sebut TRK.
“Selain itu, kita juga dapat mempromosikan komoditas unggulan, dan destinasi pariwisata dalam hal ini wisata religi Masjid Giok kepada khalayak yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tambahnya.
Sebagai informasi, Apkasi dideklarasikan pada 30 Mei 2000 di Jakarta oleh 26 bupati yang mewakili 26 provinsi pada waktu itu. Pendiriannya merupakan konsekuensi logis dari perubahan tatanan pemerintahan di Indonesia dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi melalui otonomi daerah setelah reformasi tahun 1999. (Zahari)
