https://dashboard.mgid.com/user/activate/id/685224/code/68609134aa79c3b5cb0177965d610587
Nah..!!! Ratusan Perangkat Desa Batang Hari Akan Adakan Aksi Solidaritas Tuntut Hak Gaji Luar Biasa..!!!Kejagung RI Sita Uang Ratusan Miliar dalam Perkara PT Duta Palma Korporasi LP Kelas IIB Muara Bulian Sediakan Sarana Asimilasi dan Edukasi untuk Tingkatkan Kualitas Pembinaan Warga Binaan Wakapolri Nyatakan, Jurnalis Tidak Bisa Di Jerat UUD ITE Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi,

Untuk Wilayah Kabupaten Batanghari Pesan Pupuk Organik Disini Dan Harga Terjangkau. Hubungi 085266117730

Home / Jurnalis Hukum

Selasa, 16 Juli 2024 - 10:22 WIB

Gertak : Slot Anggaran Bukti Konflik Kepentingan Penegak Hukum di Daerah

JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Gerakan Terpadu Anti Korupsi (Gertak) Jambi, menyoroti banyak Anggaran di Pemda digunakan untuk membangun fasilitas Penegak Hukum, mulai dari Kantor, Rumah Dinas, Asrama, Mobil Dinas, Tanah Hingga Perlengkapan Kantor.

Fenomena ini marak beberapa tahun terakhir hingga saat ini.

Slot anggaran untuk Penegak Hukum tersebut ada dalam bentuk Hibah Daerah, ada dalam bentuk belanja modal perangkat daerah. Setiap tahun bermacam-macam bentuknya, slot anggaran untuk Penegak Hukum tersebut.

Sebagai lembaga vertikal, Penegak Hukum seharusnya dibiayai oleh Instansi yang menaunginya, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing lembaga. Sebagai bentuk independensi dan imparsial.

Konflik kepentingan sangat mungkin terjadi. Slot anggaran seperti tukar guling terhadap suatu kasus tertentu. Dikhawatirkan Penegak Hukum tidak lagi kritis terhadap penegakan hukum di daerah. APBD menjadi bancakan bersama, atau menjadi ladang korupsi bersama.

Slot anggaran untuk lembaga Penegak Hukum di APBD harus dihilangkan. Agar penegakan hukum di daerah berjalan sesuai yang diharapkan. Pemda yang memberikan slot anggaran kepada Penegak Hukum seolah-olah merasa sudah dilindungi dan cenderung berani untuk melalukan pelanggaran hukum anggaran.

Pontensi Korupsi di Pemda yang memberikan Slot anggaran kepada Penegak Hukum lebih besar peluangnya. Kejahatan akan mudah dilakukan, karena dilakukan oleh mereka kerah putih.

Banyak pembangunan yang menjadi prioritas di Daerah yang seharusnya menjadi prioritas. Jangan sampai “Merehab Kantor Penegak Hukum, Kantor OPD sendiri sudah mau roboh”, atau Sekolah-Sekolah banyak yang perlu direhab. Slot anggaran bukti konflik kepentingan Penegak Hukum di Daerah harus dihentikan.

Demi Penegakan Hukum yang profesional dan bertanggungjawab.

Penulis : Abdurrahman Sayuti S. H., M. H., C. L. A

BACA JUGA  Nah...!!! Ini Sosok Almas Tsaqibbirru, Mahasiswa yang Gugatannya Dikabulkan MK

Share :

Baca Juga

Jurnalis Hukum

Nah..!!!Polres Batanghari Tangkap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Pemerkosaan

Jurnalis Hukum

Nah..!!! Bantuan Hukum Gratis Dari DPC Peradi Jambi di Kota Jambi Sudah Hadir

Hukrim

IJTI-Polda Jambi Satu Suara Tentang Jurnalis Positif

Hukrim

Kasat Reskrim Polres Batanghari Imbau Pelaku Pembunuhan Serahkan Diri

Jurnalis Hukum

Begini Filsafat Hukum dan Jenis Filsafat Hukum Menurut Extrix Mangkepriyanto 

Jurnalis Hukum

Kejari Batang Hari Laksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum Program JMS di SMKN2

Jurnalis Hukum

Nah..!!!Rombongan Roadshow KPK RI Tiba Di Kantor Gubernur Jambi

Cerita Rakyat

Siapakah Hamza Bendelladj alias Si Hacker,? Simak Kisahnya
error: Content is protected !!