Dugaan Mafia Tambang Batubara di Jambi, KPK di Minta Dalami Kerugian Negara

- Penulis Berita

Kamis, 30 Oktober 2025 - 08:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta untuk melakukan pendalaman terhadap perusahaan tambang batu bara yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Herman, tokoh masyarakat Kota Jambi, mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak para mafia pertambangan batu bara yang berada di lingkaran penguasa daerah yang berkeliaran.

Dikatakan dia, para mafia tambang ini sangatlah piawai dalam mengamankan Aparat Penegak Hukum (APH) di Jambi. Maka dari itu dirinya meminta kepada KPK turun langsung ke Jambi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terdapat sejumlah nama pengusaha tambang yang telah terbukti merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah namun tidak tersentuh hukum. Maka dari itu saya minta KPK ikut andil dalam berantas mafia tambang di Jambi,” ujar Herman kepada media.

Adapun perusahaan tambang batu bara di Jambi yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah tersebut diantaranya PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM).

Perusahaan itu diduga telah melakukan manipulasi data produksi tambang guna menghindari kewajiban perusahaan untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perusahaan tambang batu bara di wilayah Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari milik Ade Yanti – sapaan Ade Erlanda tersebut diduga telah menunggak pembayaran PNPB ke negara berkisar Rp 40 Miliar.

Kamaluddin Havis, mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi, mengatakan bahwa terdapat perusahaan tambang milik Yanti (isteri Ade Erlanda) yang tidak membayar PNBP hingga miliaran rupiah.

“Terdapat perusahaan tambang di Koto Boyo yang tidak membayar PNBP ke negara. Sehingga negara dirugikan. Skema yang digunakan adalah melaporkan produksi batubara lebih rendah dari kenyataan untuk menghindari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Kamaludin Havis.

Havis memaparkan, misalnya satu pit tambang memproduksi 10.000 ton, tapi hanya dilaporkan 4.000–5.000 ton. Selisihnya dijual gelap, dan negara dirugikan karena PNBP tidak dibayar penuh.

“Harusnya Pemprov Jambi dan Inspektur tambang harus tegas menindak perusahaan yang tidak taat aturan. Selain negara, daerah juga mengalami kerugian dalam hal ini,” cetus Havis.

Untuk diketahui, meskipun telah dilarang secara resmi untuk beroperasi di lokasi tambang karena belum membayar PNBP, namun tidak dihiraukan oleh Yanti bos dari PT BBMM.

“Perusahaan tersebut masih beroperasi di lokasi tambangnya tapi memakai izin perusahaan lain. Itulah hebatnya Yanti ini dalam dunia pertambangan Jambi,” ungkap M, salah satu pengusaha tambang batu bara di Jambi.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, Ade Erlanda belum berhasil untuk di Minta keterangan dan menurut kabar beliau lagu melaksanakan ibadah umroh di Kota Mekkah. (Ist)

Editor : Heriyanto S.H.,C.L.A

Sumber : www.pemayung.id

Berita Terkait

Nasib Warga Miskin di Desa Ulunipa Dipertanyakan, Bantuan Rumah Tak Merata dan Kemana Anggarannya,?
Ekonomi Syariah Aceh Jangan Berhenti pada Label, Harus Mampu Menguatkan Rakyat
Lebih Kurang 500 Hektar Lahan Kelompok Tani Mersam Jaya Diklaim PT IAA/PT ICA: Kami Tidak Pernah Menjual atau Menyerahkan Lahan
Nah..!!! Dinilai Abaikan Abrasi dan Sampah Pesisir, Aktivis Soroti Konsistensi Gubernur Jambi Al Haris
Dorong Karbon Hijau-Biru, Tanjabtim Susun RPPEG 2025–2054 Berbasis Potensi Gambut
Nah..!!! Investor Eropa Serbu Tanjabtim, Industri Kelapa Diproyeksikan Tembus Pasar Dunia
Bupati Batang Hari Begitu Bangga Dengan Penghargaan Ditengah Banyak Permasalahan
Irpan Ahmad: Petani Karet Indonesia adalah Produsen Nomor Dua Dunia, Jangan Sampai Tersisih

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru