JURNALISHUKUM.COM, TANJAB BARAT – Pada Senin 27 Februari genap 2 (dua) tahun masa kepemimpinan Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Anwar Sadat bersama Wakilnya Hairan. Selama 2 (dua) tahun ini apa aktifitas kepemimpinan beliau bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat, beliau sibuk plisiran dalam aktifitas Safari subuh dan juma’at blusukan ke masjid, bagi-bagi sembako, santunan anak yatim dan aktifitas religius lainnya.
Aktifitas yang cukup bagus, tapi tak ada gagasan besar yang mengarah untuk dampak pembangunan di Tanjung Jabung Barat dalam jangka panjang karena masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bisa berfikir dalam pembangunan berkelanjutan untuk perkembangan dan kemajuan daerah.
Ada beberapa catatan blunder yang di kerjakan Bupati tanjabbarat yang di rangkum oleh media selama 2 (dua) tahun pada masa pemerintahannya.
Dalam 2 (dua) tahun ini dari segi Tatanan Pemerintahan bisa dibilang bobrok, dengan catatan pada awal Pemerintahanya Anwar Sadat melakukan blunder fatal dengan menandatangani pembagian sumur migas sehingga terjadi seteru di wilayah tanjab timur.
Mendapatkan 3 (tiga) kali teguran KASN yang berujung pengembalian pejabat yang dinonjobkan tanpa prosedur.
Memberhentikan salah satu direktur BPR Tanjab barat yang sudah 2 (dua) kali putus pengadilan yang memenangkan direktur atas nama Dewi yang menyatakan pemecatan tersebut cacat hukum.
Turunnya tim KASN ke Kuala tungkal melakukan investigasi khusus terkait tidak dilantiknya beberapa pejabat eselon II yang sudah lelang jabatan.
Bekerja hanya dari rumah dinas sangat jarang terlihat di kantor, padahal miliaran anggaran di gunakan untuk merehap ruang kerjanya dan beberapa ruang lainya.
Sering keluar daerah, sengaja mencari perihal kegiatan padahal tidak terlihat urgensi dan manfaat yang di dapat untuk kepentingan daerah.
Masyarakat kabupaten tanjabbarat sangat mengharapkan kepemimpinan Bupati yang bisa bekerja demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan kelompok ataupun pribadi.
Karena sama-sama kita ketahui kabupaten tanjabbarat masih kuat dengan oposisi teratas yang dicap dengan kabupaten termiskin.
Tidak ada gebrakan besar untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran karna setiap tahunangka pengangguran kian meningkat karna minimnya lapangan kerja.
Semoga ini menjadi evaluasi bagi pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Masyarakat juga bisa cerdas dalam memilih pemimpin yang memprioritaskan kepentingan khalayak umum bukan kepentingan kelompok sendiri atau pribadi.
Jurnalis Hukum : Mubarak
