JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Satgas Karhutla Jambi, yang dipimpin oleh Brigjen Racmat S.I.P, selaku Plt Komandan Satgas Jambi menggelar rapat koordinasi dalam rangka penanganan terhadap bencana kebakaran lahan di provinsi Jambi.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas strategi penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mempetakan titik rawan api dan pembagian tugas pos penanganan pencegahan kebakaran di Provinsi Jambi untuk tahun 2024.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada Kamis, 1 Agustus 2024, berlangsung di Balai Prajurit Korem 042/Garuda Putih Kota Jambi.
Tujuan dari rapat koordinasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, khususnya para pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit BUMN/ swasta, perorangan, koperasi, kelompok tani masyarakat, semua pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Jambi, mengingat risiko kebakaran yang meningkat pada musim kemarau yang sudah berjalan hampir satu bulan ini.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan perwakilan dari berbagai instansi terkait, turut hadir langsung Kapolda Jambi, BPBD Jambi, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Perusahaan Perkebunan dan pihak terkait lainnya dari seluruh Kabupaten se Provinsi Jambi.
Diskusi difokuskan pada evaluasi tahun sebelumnya, strategi mitigasi, pengendalian kebakaran, dan penguatan koordinasi antar instansi untuk respons yang lebih efektif.
Dalam arahannya, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan bahwa tidak ada rem untuk proses hukum bagi pelaku pelanggaran baik disengaja atau kelalaian yang mengakibatkan karhutla akan diberikan sanksi berat.
“Tidak ada Rem untuk Proses Hukum bagi pelaku pelanggaran yang mengakibatkan Kebakaran, tahun 2024, dalam hal ini sudah ada 4 LP yg naik proses hukumnya karena kebakaran, ” jelasnya.
Dengan diadakannya rapat koordinasi ini, Brigjen Racmat S.I.P, selaku Plt Komandan Satgas tahun 2024 mengharapkan koordinasi yang baik antar instansi dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan karhutla di Jambi serta mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul akibat kebakaran hutan dan lahan.
Waktu yang sama, Enryco Siregar mewakili perusahaan perkebunan di provinsi Jambi menjelaskan kepada wartawan ini bahwa pada acara rapat koordinasi tersebut dibuat surat kesepakatan bersama, menyatakan siap, bersedia melengkapi sarpras, membantu bilamana terjadi kebakaran di wilayah operasional masing-masing perusahaan dan memperdayakan masyarakat sekitar guna mencegah karhutla.
“Ya bang, tadi saat rakor kita menandatangani kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen perusahaan perkebunan dengan satgas karhutla Jambi untuk pencegahan kebakaran lahan tahun 2024,” paparnya singkat. (Hatta)
