JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, terus mempertanyakan soal perkembangan gedung Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) yang usai di bangun di akhir Tahun 2024 lalu tidak ditempati atau difungsikan oleh pihak rumah sakit.
“Apa kabar gedung KRIS dan jangan sampai bosan kita memviralkan persoalan bangunan gedung yang sudah terbengkalai ini dan juga carut marutnya manajemen rumah sakit ini,” kata salah seorang ASN yang bekerja dirumah sakit ini, yang meminta namanya ditutup.
Dia juga mengatakan, bahwa untuk alasan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan gedung KRIS itu, yang katanya gedung itu belum memiliki jalan lingkungan dan juga fasilitas pada isi gedung yang terdiri dari alat kesehatan juga belum ada, itu bukan lah alasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dimana perencanaannya dan jika tidak ada akses jalan menuju ke gedung itu, kenapa dibangun, apakah ini suatu pembubaziran dan merugikan keuangan negara. Dimana anggaran pembangunan gedung itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) 2024 sebesar Rp4,5 miliar,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, selama puluhan tahun bekerja di rumah sakit, baru kali ini melihat manajemen rumah sakit seperti ini. Beda sama Direktur Utama (Dirut) sebelumnya dalam mengelola manajemen ini.
“Ya, sudah puluhan tahun saya bekerja di rumah sakit ini, baru kali ini menemukan manajemen yang semberawut seperti ini. Sebelumnya ibu Hermina yang pernah menjabat di rumah sakit dan beliau bagus manajemen dan selalu berkoordinasi dengan pihak bawahan,” jelasnya.
Senada dikatakan ASN lainnya yang bekerja di rumah sakit, terkait dengan bangunan KRIS ini, seperti apa perencanaannya dan kalau menurutnya bahwa perencanaan seperti ini termasuk perencanaan gagal dan menghabiskan uang negara saja.
“Semoga pihak terkait dapat melihat kondisi bangunan ini dan mencari cela, berapa banyak kerugian terhadap gedung itu. Seperti contoh Puskesmas Bungku bermasalah dan banyak yang terjerat disana,” paparnya.
Selain itu, kinerja Dirut rumah sakit saat ini, untuk koordinasi antar bidang sangat lemah, ditambah tidak pernahnya rapat koordinasi antara manajemen, dengan pemberi pelayanan bisa dibilang sangat jarang. Dan sebaiknya Dirut yang seperti ini diganti saja dan kalau begini, habis rumah sakit daerah Batang Hari ini.
Sementara itu, Supan Sopian, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemantau Korupsi Jambi (GPKJ) Meminta pihak APH di Jambi turun langsung dan melihat kondisi gedung KRIS ini. Bahkan, pihaknya juga meminta APH memeriksa mulai dari perencanaan sampai dengan kondisi saat ini.
“Saya yakin, bangunan ini tidak sesuai spek dan beberapa waktu lalu kita lihat ketika lintas Komisi DPRD Batang Hari turun ke lokasi. Pada Platpon bangunan sudah rusak dan fasilitas alat kesehatan saat ini juga belum ada. Kemudian ada alasan lain lagi, karena alasan jalan lingkungan menuju gedung ini tidak ada,” katanya.
Disamping itu, berkaca pada pembangunan Puskesmas Bungku yang mana sedikit temuan BPK RI dan langsung di proses oleh pihak APH. Langsung dijadikan total los dan terdapat beberapa orang, dari pihak rekanan, Dinas Kesehatan dan lainnya masuk ke dalam jeruji besi.
“Mudah-mudahan APH Jambi cepat tanggap terhadap informasi media yang viral ini dan periksa bangunan gedung KRIS yang saat ini tidak difungsikan oleh pihak rumah sakit,” tandasnya. (Tim)
Editor : Heriyanto S.H.,C.L.A
