JURNALISHUKUM.COM, SULTENG – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Koalisi Masyarakat Bersama Gibran (KOALISI MBG) menilai momentum refleksi nasional penting untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan, memperkuat komitmen pemerintah, serta memastikan program-program prioritas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Koordinator Nasional KOALISI MBG, Muhammad Afandi, menyampaikan bahwa dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan periode penting untuk melihat pelaksanaan agenda pembangunan nasional, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perluasan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Refleksi dua tahun pemerintahan harus menjadi momentum untuk melihat capaian yang terukur, memperkuat program yang memberikan manfaat kepada rakyat, dan memastikan setiap kebijakan berjalan secara efektif, transparan, serta berkelanjutan,” ujar Muhammad Afandi.
Sejumlah program prioritas pemerintah menjadi bagian penting dalam refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, penguatan pendidikan, ketahanan pangan, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Berdasarkan angka yang disebutkan dalam bahan referensi publikasi pemerintah, program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026, sementara program Cek Kesehatan Gratis dilaporkan menjangkau 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Cakupan tersebut menunjukkan skala pelaksanaan program yang besar. Namun, efektivitas program tetap perlu dinilai melalui kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, transparansi penggunaan anggaran, serta dampak yang dirasakan masyarakat.
KOALISI MBG berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan harus tercermin dalam peningkatan kualitas hidup rakyat, terbukanya lapangan kerja, terjaganya daya beli, serta semakin meratanya akses pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Afandi menegaskan bahwa dukungan terhadap agenda pembangunan nasional perlu berjalan seiring dengan partisipasi dan pengawasan masyarakat. Menurutnya, kritik yang objektif dan evaluasi yang terbuka merupakan bagian penting dalam memastikan program pemerintah terus mengalami perbaikan.
“Bagi kami, mendukung pembangunan nasional berarti ikut memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan. Capaian yang sudah diraih perlu diperkuat, sedangkan kekurangan dan kendala di lapangan harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegasnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu terus memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan daerah, dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menurut Afandi, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga oleh hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.
Dalam refleksi dua tahun pemerintahan ini, KOALISI MBG mendorong agar pelaksanaan setiap program prioritas disertai indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara berkala.
Transparansi anggaran, pengawasan pelaksanaan program, serta keterbukaan terhadap masukan masyarakat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan anggaran negara digunakan sesuai kebutuhan rakyat.
Afandi menegaskan bahwa dukungan masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap persoalan yang masih terjadi. Sebaliknya, partisipasi masyarakat harus menjadi kekuatan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap program harus dikawal, dievaluasi, dan diperbaiki agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan, KOALISI MBG berharap pemerintah semakin memperkuat agenda pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan generasi muda juga dinilai penting untuk memastikan pembangunan berjalan inklusif dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
Afandi menegaskan bahwa KOALISI MBG siap mengambil bagian dalam mengawal program pemerintah melalui penyampaian aspirasi, partisipasi publik, dan pengawasan konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan nasional.
“Harapan kami, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi fondasi yang semakin kuat bagi pembangunan Indonesia. Capaian yang telah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kekurangan yang masih ada harus diperbaiki. Ukuran akhirnya adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Muhammad Afandi. (Adi)
