JURNALISHUKUM.COM, NAGANRAYA – Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) Nagan Raya, Agusdiar, S.P., menegaskan bahwa tugas Sumber Daya Manusia (SDM) PKH sepenuhnya berfokus pada pendampingan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
menekankan bahwa pendamping tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kelayakan ataupun pengusulan penerima bantuan sosial (bansos), baik untuk Program PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Tugas utama SDM PKH adalah melakukan pendampingan sosial. Penentuan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima bansos merupakan kewenangan pemerintah desa dan dinas sosial, berdasarkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Agusdiar dalam keterangannya kepada media.
Ia menjelaskan bahwa proses penetapan penerima bansos berasal dari hasil musyawarah desa, kemudian diverifikasi dan diusulkan melalui sistem DTKS untuk kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pendamping PKH bertugas sebagai pelaksana di lapangan, bukan sebagai pengambil keputusan.
Agusdiar merinci sejumlah tugas utama SDM PKH, di antaranya:
1. Mendampingi KPM agar memahami hak dan kewajibannya dalam program.
2. Membantu keluarga meningkatkan kesejahteraan melalui edukasi dan rujukan ke layanan sosial.
3. Memantau kemajuan keluarga, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi.
4. Memberikan motivasi dan penguatan, agar KPM mampu mandiri secara bertahap.
5. Menghubungkan KPM dengan layanan penting, seperti puskesmas, sekolah, dan pelatihan keterampilan.
6. Menjalankan proses bisnis PKH, seperti pelaporan, pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan koordinasi lintas sektor.
“Semua tugas ini diarahkan untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan,” tambah Agusdiar, yang juga pernah dinobatkan sebagai Pendamping Teladan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019.
Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah desa, dinas sosial, hingga masyarakat luas, untuk memahami peran masing-masing dalam tata kelola bantuan sosial. Koordinasi yang baik, menurutnya, akan memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Jika ada keluhan terkait penyaluran bansos, kami mendorong agar disampaikan melalui jalur resmi. Pendamping PKH siap memfasilitasi dan mengawal proses tersebut secara transparan,” tutupnya. (Zahari)
