Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi, Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh Bikin Heboh…!!! Mobil Pejabat Batanghari, Berplat Merah Diduga Isi Minyak Subsidi

Home / Hukrim / Nasional

Selasa, 8 November 2022 - 13:25 WIB

JAM-Pidum Menyetujui 13 Pengajuan Restorative Justice

JURNALISHUKUM.COM, TEBO – Pada Selasa 08 November 2022, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 13 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda. 

Adapun 13 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

  1. Tersangka MICHAEL SUAK dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman. 
  2. Tersangka HATA PAPUTUNGAN / HATA MAKALALAG dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
  3. Tersangka VILINI WINSI LELET ALIAS NINING dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 
  4. Tersangka HENDRIK SIMANJUNTAK ALS JUNTAK dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  5. Tersangka JEPRI KUTARA ALIAS JEPRI dari Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang disangka melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
  6. Tersangka NEHMOLAN SILABAN dari Cabang Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara di Siborong-borong yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  7. Tersangka HAMDAN ALIAS HAM BIN USMAN dari Kejaksaan Negeri Landak yang disangka melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan. 
  8. Tersangka HERMANTO ALS DOGOL BIN (ALM) SAIMIN M. SAID dari Kejaksaan Negeri Landak yang disangka melangggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 376 KUHP tentang Penggelapan jo. Pencurian dalam Keluarga.
  9. Tersangka ENDANG PRIATIN BIN (ALM) RASBAT dari Kejaksaan Negeri Bengkulu yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan/atau Penggelapan. 
  10. Tersangka MADE WULAN SARI BIN SAIMUN dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah yang disangka melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
  11. Tersangka SUHARTINI BINTI ISMAIL dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  12. Tersangka SRIKANDI BIN PAHRUDIN (ALM) dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  13. Tersangka RINALDHI RAMADHAN BIN HERMAN EFFENDI (ALM) dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. 
BACA JUGA  Pasien Donor Darah di RSUD Hamba Muara Bulian Batanghari Bukan Malpraktek,? Ini Kata Dokter Ahli Saraf

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

  • Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
  • Tersangka belum pernah dihukum;
  • Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
  • Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  • Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
  • Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
  • Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
  • Pertimbangan sosiologis;
  • Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1)

Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A

Sumber : KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Share :

Baca Juga

Hukrim

Kapolres Nagan Raya Ingatkan Masyarakat Agar Berhati Hati Terhadap Modus Penipuan Mencatut Nama Pejabat Daerah

Ekonomi

Warga Mersam Resah, Pencurian Kelapa Sawit Kian Marak,? Ini Kata Abdurrahman Sayuti

Hukrim

Kejagung RI Periksa 2 Orang Saksi, Terkait Perkara SKEBP Daging Sapi pada PT Surveyor Indonesia

Hukrim

LMPK Mersam Batanghari Lakukan Aksi Ke Kacabjari Muaratembesi 

Nasional

Titik Terang Kematian Keluarga Kalideres di Tengah Isu Apokaliptik

Hukrim

BNNK Batanghari Ciduk Pengedar Narkoba di Muarabulian

Hukrim

IJTI-Polda Jambi Satu Suara Tentang Jurnalis Positif

Hukrim

Tim Macan Kumbang Polres Pessel Berhasil Menangkap 5 Pemuda Pemerkosaan Anak Dibawah Umur
error: Content is protected !!