JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Polisi adalah sebuah lembaga pengak hukum yang bertugas di seluruh wilayah di Republik Indonesia khususnya dan dalam peran Polisi juga merupakan aparat yang di berikan salah satu kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat, mencari berbagai informasi, baik mencari keterangan di dalam suatu peristiwa pidana.
Seperti contoh tindak pidana berat dan juga tindak pidana ringan. Alhasil, di dalam suatu peristiwa tersebut polisi melakukan pengembangan baik itu mencari bukti dari keterangan masyarakat, saksi maupun mencari keterangan saksi ahli.
Didalam sebuah kasus tindak pidana ringan tentunya pelakunya ada yang tidak dapat di hukum dan polisi akan menyelesaikan dengan cara mediasi atau melalui restorative justice dan ini bisa melibatkan masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh lainnya. Jadi dalam melaksanakan proses mediasi tersebut, polisi juga merupakan pelayan bagi masyarakat, termasuk pelayanan Publik.
Bahkan, diantara Polisi dan Masyarakat memiliki peran, seperti pada peran polisi harus melakukan pengamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat di seluruh daerah di indonesia, baik itu pengamanan sentral maupun pengamanan non sentral. Sedangkan masyarakat juga meminta kepada Polisi melayani dan mengayomi masyarakat dengan baik dan juga dengan nama polisi juga harus segera di bersihkan dari oknum yang merusak nama baik institusi Polisi itu sendiri.
Belum lama ini kepolisian membuat program Polisi RW, dimana polisi RW ini akan menerima keluh kesah masyarakat, baik itu dalam persoalan berbagai masalah di masyarakat maupun persoalan criminal lainnya. Ini tentu baik sekali bagi masyarakat demi terbentuknya kenyamanan dan keamanan dari mulai tingkat RW, RT, Desa, Kelurahan dan Kecamatan di dalam wilayah Provinsi Jambi.
Begitu juga dengan peran Masyarakat terhadap kepolisian harus dapat membantu pihak kepolisian dalam menjaga kenyamanan dan keamanan. Dimana Polisi dan Masyarakat di lahirkan sama, sama-sama manusia dan memanusiawi. Seperti apa yang disampaikan Bapak Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, sewaktu selesai pelantikan di istana Jakarta beberapa tahun lalu, bahwa polisi juga harus menguatkan kelembagaannya, agar dapat melakukan pelayanan yang ekstra kepada masyarakat atau publik.
Jadi, polisi wajib melakukan perubahan rupa dan tidak melakukan lagi sipat arogansi terhadap masyarakat dalam melayani, seperti contoh melakukan pemukulan terhadap masyarakat dalam melakukan pengamanan pada satu tempat aksi dan lain sebagainya. Kemudian dalam melakukan pengawasan di tengah masyarakat, polisi diharapkan melibatkan masyarakat dan RW, seperti dalam pengawasan pelaku kejahatan, lalu mengamankan pelaku.
Kelembagaan kepolisian di dalam Polisi Presisi itu, polisi juga harus kuat dan jangan dapat di intervensi oleh masyarakat, karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam mengamankan dan atau memberi kenyamanan di tengah masyarakat, termasuk pelayanan.
Tidak bisa dipungkiri tugas kepolisian memang berat dan penuh tantangan, dalam melayani masyarakat selalu ada dua sisi yang ditampilkan. Wajah Keras dan Wajah Humanis. Namun disisi lain Polri juga perlu tampil manusiawi dan humanis dalam melayani masyarakat.
Kemudian, untuk peran polisi dalam keluarga merupakan institusi sosial pertama yang berperan dalam pembentukan individu dan polisi juga menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi kelurga, karena tugas kepolisian yang menuntut dedikasi tinggi dan polisi juga memiliki peran yang ganda yang mempengaruhi kesimbangan antara tugas professional dan tanggungjawab domestik dalam menghadapi fungsi keluarga, fungsi pendidikan anak, afeksi, proteksi, rekreatif dan kendala yang mereka hadapi dalam mejalankan peran tersebut.
Polisi juga menggunakan strategi untuk menyeimbangi peran seperti dalam pendampingan belajar untuk anak, memanfaatkan teknologi komunikasi, pemanfaatan waktu bersama disela tugas kepolisian, melibatkan keluarga besar dalam mengasuh anak dan juga menerapkan pengawasan ketat terhadap anak mereka, baik dalam hal pergaulan maupun penggunaan teknologi digital.
Dalam peran keluarga, polisi juga menjadi gambaran ideal dalam pelaksanaan tugas bagi keluraga personel kepolisian di seluruh Indonesia. Dalam peran ini bukan hanya sekedar slogan, namun menjadi revolusi mental bagi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik itu ditengah keluaraga dan ditengah masyarakat serta dapat diartikan kekuasaan adalah untuk pelayanan pada masyarakat.
Sebagaimana apa yang disampaikan oleh seorang warga di Kabupaten Batang Hari, Zamani, bahwa pihak kepolisian saat ini diminta bekerja dengan professional dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Seperti contoh pada pelayanan polisi terhadap masyarakat dalam menindaklanjuti persoalan yang ada ditengah masyarakat dan juga keluarga pada setiap harinya.
Senada dikatakan, Ryan Mirza Valiandra, warga Kota Jambi, bahwa polisi itu memiliki peran yang merupakan pelayan dan pelindung kelurga dan mayarakat dengan mudah, cepat, simpatik, ramah dan juga sopan serta tanpa mengharapkan imbalan dan lain sebagainya.
“Polisi juga pelindungi keluarga dan masyarakat dalam artiannya mengayomi dan melayani dalam tugas pokok yang wajib dijalani,” jelasnya.
Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Purnawirawan Polri, AKP Eddy Yanuar, yang saat ini menjadi anggota DPRD Batang Hari Provinsi Jambi mengatakan, kepolisin republik Indonesia diberikan tugas oleh Negara sebagai lembaga penegak hukum sekaligus memiliki tugas dan tanggungjwab dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sebagaimana yang di atur di dalam undang-undang Polri.
Sebagai purnawirawan Polri, dirinya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun bhayangkara Ke-79 dan dia juga berharap kedepan pihak kepolisian lebih profesional lagi bekerja dan termasuk melayani masyarakat, khususnya.
“Kemudian tingkatkan lagi kamtibmas di institusi kepolisian, yang mana kamtibmas tersebut dapat memberi keamanan dan ketertiban masyarakat suatu kondisi apapun, salah satunya persyarakatannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum ditengah masyarakat,” ucapnya.
Polisi merupakan pelayan masyarakat harus siap melayani masyarakat. Polisi tentunya memiliki nama baik di institusi di Republik Indonesia dan tentunya bersikap lah humanis, seperti terlihat manakala polisi melayani masyarakat yang membutuhkan. Hampir semua kegiatan kepolisian bersentuhan langsung dengan masyarakat, dari mulai Babinkantibmas, Polantas dan seterusnya.
Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bhayangkara Ke 79 ini, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat tentunya masyarakat butuh institusi Polri dalam berbagai macam pelayanan. Seperti contoh, dalam kepengurusan pembuatan SIM, STNK dan juga termasuk masyarakat yang ingin meminta kepastian hukum terhadap laporan masyarakat kepada pihak kepolisian.
Sementara itu, polisi bukan bagian dari PNS dan kepolisian tidak diperkenankan memberikan hak suara pada pemilu. Bahkan polisi harus bersifat netral dan tidak boleh berpolitik dan tidak boleh ikut memberikan hak suara pada pemilu.
Artikel Jurnalistik : Heriyanto
