https://dashboard.mgid.com/user/activate/id/685224/code/68609134aa79c3b5cb0177965d610587
Nah..!!! Ratusan Perangkat Desa Batang Hari Akan Adakan Aksi Solidaritas Tuntut Hak Gaji Luar Biasa..!!!Kejagung RI Sita Uang Ratusan Miliar dalam Perkara PT Duta Palma Korporasi LP Kelas IIB Muara Bulian Sediakan Sarana Asimilasi dan Edukasi untuk Tingkatkan Kualitas Pembinaan Warga Binaan Wakapolri Nyatakan, Jurnalis Tidak Bisa Di Jerat UUD ITE Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi,
LBH-LKM Bersipat Sosial dan Kemanusian Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat di Indonesia. Boleh Konsultasi Hukum Gratis Disini dan KLIK Logo di Bawah Ini Ya..!!!

Home / TNI - Polri

Senin, 2 September 2024 - 16:38 WIB

Penanganan Dugaan Tipikor Hibah KPU di Bintuni Ditunda Sementara Waktu Menunggu Pilkada 2024

JURNALISHUKUM.COM, PAPUABARAT – Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Jusak E Ayomi di dampingi Kasi Pidum Boston Robert Marganda,Kasi Pidsus Dicky Martin Saputra, Kasi DatunDebora Ketty Yepese,Plt Kasi BB, Maria Fanisa Gefilem, Plh Kasubbagbin Theophilos Kleopas Auparay, mengumumkan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait penyalahgunaan anggaran hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2019 telah meningkat statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Namun, proses penanganan perkara ini terkesan berjalan di tempat, menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Jusak E Ayomi menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah momentum tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedang berlangsung.

Jusak juga menambahkan bahwa pihaknya mengikuti himbauan dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang menginstruksikan agar Kejaksaan Negeri menunda penanganan perkara yang berkaitan dengan lembaga pemilu, sesuai dengan arahan Jaksa Agung selama masa Pemilu.

“Dengan menunda sementara waktu, kami berharap proses tahapan Pilkada tidak terganggu. Penanganan perkara ini akan dilanjutkan kembali setelah Pilkada serentak 2024 selesai,” ujar Jusak E Ayomi. Saat di temui wartawan di ruang kerjanya. Senin (2/9/2024).

Jusak menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah bentuk penghentian perkara, melainkan penundaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pedoman dari Jaksa Agung terkait penanganan perkara tertentu selama masa Pemilu.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proses demokrasi tanpa mengesampingkan proses hukum yang sedang berlangsung.

Sementara itu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus(Pidsus) Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Dicky Martin Saputra menambahkan khusus penanganan tindak pidana tipikor selain yang telah di sampaikan oleh Kejari, juga harus melihat sejumlah variabel.

“Seperti tepat momentumnya, tepat penanganannya, tepat situasinya,” tuturnya.

Sehingga penanganan perkara tersebut sementara waktu di pending hingga selesainya Pemilukada serentak. (Amiruddin)

BACA JUGA  Pesan Kapolres Batanghari Terhadap Isu Penculikan Anak

Share :

Baca Juga

TNI - Polri

Polda Papua Barat Gelar Operasional Semester I Tahun 2025 Guna Tingkatkan Kinerja Satuan dan Ciptakan Kamtibmas

Cerita Rakyat

Peran Seorang Polisi Bagi Masyarakat dan Keluarga, Power Is For Service

TNI - Polri

Kabid Humas Polda Jambi Minta Maaf: Sama Sekali Tak Ada Niat Halangi Wartawan

TNI - Polri

Ditbinmas Polda Jambi Laksanakan Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan Teratai Jaya

Hukrim

Kadis PUTR dan Kabag UKPBJ Batanghari Harus Bertanggungjawab Soal Tender Jalan Danau Embat

TNI - Polri

Polda Jambi serius dalam upaya berantas dan cegah penyebaran narkoba

TNI - Polri

Kodim 1806/Teluk Bintuni Gelar Apel Persiapan Pengamanan Pilkada 2024

Hukrim

Para Pengusaha Tambang Galian C di Batang Hari Akan di Laporkan Kembali Ke Polda Jambi
error: Content is protected !!