Sengketa Media dan Pemkab Batang Hari Masuk Ke Tahap Ajudikasi Ke-4, Begini Info Sidangnya,?

- Penulis Berita

Kamis, 8 Januari 2026 - 08:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Sengketa informasi antara media dari redaksi Suaralugas.com dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari, Jambi melalui Dinas PUTR Kabupaten Batang Hari berlangsung hingga sidang ajudikasi ke-4 (empat).

Kali ini, ketua Mejelis Komisioner Informasi Provinsi Jambi dikagetkan dengan rampungnya Dokumen Informasi Dikecualikan (DIK) dalam satu hari, Rabu (07/01/2026).

Sidang kali ini yang bertindak sebagai ketua mejelis komisioner/mediator Ahmad Taufik Helmi, Siti Masnidar dan Zamharir sebagai anggota, H.M Almunawar sebagai mediator dan panitera/panitera pengganti Irwan Sandy Saputra.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam proses sidang, ketua majelis mengatakan bahwa sidang ini terbuka untuk umum dan dilanjutkan dengan pertanyaan untuk PPID Dinas PUTR Ajrisa Windra dan PPID Utama Diskominfo.

PPID Dinas PUTR Ajrisa Windra dalam pemaparannya menyampaikan, Perbub Nomor 42 Tahun 2019 masih berlaku, dan sudah melakukan uji konsekuensi Dokumen Informasi Dikecualikan berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021.

“Karena berdasarkan aturan itu DIK harus dilakukan uji konsekuensi, jadi saya buat surat permohonan untuk dilakukan uji konsekuensi kepada PPID Utama. Dan sekarang sudah selesai,” ucapnya.

Ia memaparkan, bahwa KAK Islamic Centre Tahap I dan II beserta komitmen dengan pihak ketiga sesuai yang diajukan pemohon itu adalah informasi yang dikecualikan.

Dengan dasar UU Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2030, yang apabila dibuka akan berakibat menimbulkan persaingan dagang yang tidak sehat.

Keputusan Kepala LKPP Nomor 129 Tahun 2025 tentang daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan, KAK atau dokumen kontrak adalah informasi yang dikecualikan.

Tidak hanya itu, Ajrisa Windra juga menganggap bahwa pemohon tidak berkepentingan untuk meminta dokumen tersebut.

“Kapasitas pemohon untuk dokumen tersebut tidak ada kepentingan, karena ini soal teknis yang sulit pahami orang biasa,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Diskominfo selaku PPID utama diwakilkan oleh Roni sekretaris Kominfo mengatakan bahwa uji konsekuensi baru dilakukan kemarin.

“Uji konsekuensi kemarin pada tanggal 05 Januari 2026 karena ada surat permohonan dari PPID Dinas PUTR. Atas dasar itu kami melakukan uji konsekuensi KAK sebagai Dokumen Informasi Dikecualikan,” paparnya.

Ia menyebutkan, uji konsekuensi ini tentang KAK Islamic Centre tahap I dan II serta komitmen dengan pihak ketiga sebagai mana yang diminta oleh pemohon.

“Dalam uji konsekuensi ini memang dibunyikan KAK Islamic Centre Tahap I dan II serta komitmen dengan pihak ketiga,” paparnya.

Sementara, PPID Utama saat ditanya ketua majelis mengenai mekanisme uji konsekuensi, ia menjawab tidak mengetahui.

Seketika itu, ketua Majelis Komisi Informasi Ahmad Taufik Helmi terkejut uji konsekuensi rampung dalam satu hari.

“Uji konsekuensi itu tidak selesai dalam satu atau dua hari. Dalam aturan ada tiga tahapan uji konsekuensi. Yakni, sebelum persidangan, ketika persidangan dan perintah dari majelis,” ucapnya tegas.

Kemudian, informasi yang dikecualikan disebutkan apa-apa saja yang dikunci, apa dampak yang ditimbulkan dan ada batas waktunya.

“Sementara, ini disebutkan secara spesifik KAK Islamic Centre tahap I dan II, kalau kegiatan Islamic Centre tidak lagi, apakah uji konsekuensi itu masih berlaku juga. Uji konsekuensi ini bukan untuk subtansi yang dimohonkan saja,” tuturnya.

“Misalnya besok ada lagi permohonan KAK dari jalan, maka akan ada lagi uji konsekuensi,” ucapnya sambil nahan nafas.

Di kesempatan yang sama Siti Masnidar mengatakan, ada kepentingan besar apa sehingga KAK Islamic Centre ini dikecualikan.

“Ada kepentingan besar apa sehingga KAK Islamic Centre ini dikecualikan,” ucapnya heran.

“Karena jelas dalam Perki Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pasal 15 angka 9 menyebutkan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah paling sedikit terdiri atas tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan tahap pemilihan, meliputi kerangka acuan kerja (KAK) dan surat perjanjian kemitraan,” tegasnya.

Menurut Siti Masnidar, Kalau ada informasi mengenai data pribadi atau lain sebagainya bisa dikaburkan.

“PPID bisa memberikan informasinya secara ringkas atau dengan menutup sebagian jika ada informasi yang bersifat data pribadi. Bukan menutup semuanya,” tuturnya.

Ketua Majelis Komisi Informasi menutup agenda sidang dan dilanjutkan tanggal 26 Januari 2026 untuk membaca putusan.

Proses persidangan tidak hanya dihadiri oleh Kadis PUTR dan Sekretaris, tetapi juga diikuti oleh Kabid Informasi Publikasi Diskominfo, Inspektorat dan Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari beserta jajarannya. (Red)

Berita Terkait

LSM P2AKN Minta Pemkab Batang Hari Kaji Ulang Kerja Sama dengan PDAM Tirta Batang Hari
Diduga Pengangkatan Kepala SD Negeri 57 Batang Hari Tak Sesuai Ketentuan, Aktivis Senior Desak Dinas Pendidikan Buka Data!
Kapolda Jambi Rilis Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita
Polda Jambi Ungkap 88 Kasus Curanmor, 111 Tersangka Diamankan dalam Konferensi Pers Dipimpin Wakapolda Jambi
Tiga Orang Diamankan di Polres Monowali, Diduga Bawa Narkotika, Dua Orang Perempuan
Azhari Bantah Puluhan Unit Motor Sitaan Resmob Polda Jambi Hasil Kejahatan dan Lapor ke Propam Mabes Polri
Wagub Aceh Berduka atas Meninggalnya Warga Pidie dalam Insiden Pengibaran Bendera
Kecelakaan Pengangkutan CPO di Aceh Barat, Tanggung Jawab CV Mestika Jaya Medan Dipertanyakan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 17:04

Diduga Biaya Legalisir Ijazah Rp100 Ribu di SMA Negeri 1 Meureubo, Bupati Aceh Barat dan APH Diminta Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:56

Jalan Dibangun Menggunakan Dana Desa di Paya Peunaga Diduga Diklaim Pihak Tertentu, Masyarakat Minta Bupati dan APH Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 12:23

Diduga Siswa Praktik SMK Negeri 2 Lapang Meulaboh Dipungut Biaya Rp600 Ribu Lebih

Kamis, 19 November 2026 - 16:09

Pemberhentian Ketua DPRK Nagan Raya Dinilai Melanggar Kode Etik Dewan

Senin, 16 November 2026 - 16:29

Kapolres Nagan Raya Pimpin Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah 2026

Senin, 16 November 2026 - 06:28

Suryadi Djamil: Jika Indonesia Membutuhkan Sosok Pemersatu, Sufmi Dasco Ahmad Layak Dipertimbangkan

Minggu, 15 November 2026 - 13:18

Pencemaran Laut di Pantai Meureubo Aceh Barat Disoroti, DLHK Aceh Diharapkan Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 21:18

Perkuat Sinergitas Aparat Penegak Hukum, Kejari Nagan Raya Gelar Senam Pagi Bersama

Berita Terbaru