JURNALISHUKUM.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau yang akrab disapa Mentan SYL, beberapa hari ini menjadi perbincangan publik lantaran mendadak ‘hilang’ usai melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Seharusnya, pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat ini tiba kembali ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun faktanya, sampai saat ini keberadaannya masih misterius.
Tidak ada yang tahu pasti di mana posisi terakhir Mentan SYL berada. Begitu pula dengan kapan dirinya akan pulang ke Tanah Air dan apa yang sedang dilakukan di luar sana. Pemerintah pun seolah ‘berbohong’ soal keberadaan dan kondisi Mentan SYL saat ini.
Semula, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengaku sama sekali belum mengetahui keberadaan Syahrul Yasin Limpo. Ia bahkan mengakui pihaknya kehilangan kontak dengan Mentan SYL.
Dilansir dari suara.com Rabu, (4/10), “Sampai hari ini kita masih mencari keberadaan pak menteri sampai detik ini belum ada kabar keberadaan pak menteri,” ucap Harvick.
Menyusul pernyataan itu, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI tiba-tiba mengklaim Mentan SYL sedang sakit dan tidak bisa pulang ke Indonesia karena terkena masalah prostat.
Dikutip dari suara.com (4/10), “Pak Mentan kena prostat jadi nggak bisa pulang ke Indonesia tanggal 1 Oktober,” kata Sahroni.
Pernyataan Ahmad Sahroni terdengar kontradiktif dengan pengakuan Wamentan Harvick sebelumnya yang justru kebingungan soal keberadaan Mentan SYL. Jika memang benar sedang sakit, mengapa pihak Kementan tidak mengetahui informasi tersebut dan kehilangan kontak dengan SYL?
Fakta ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah tengah menyembunyikan sesuatu dari publik terkait hilangnya Mentan SYL. Apalagi, kabar hilangnya SYL bertepatan dengan penyelidikan KPK atas dugaan korupsi di Kementan yang menyeret namanya.
Ini menimbulkan spekulasi Mentan SYL sengaja ‘menghilang’ untuk menghindari proses hukum atas kasus yang menjeratnya. Jika memang tidak bersalah, mengapa SYL tidak segera kembali ke Tanah Air untuk membantu proses penyelidikan KPK?
Berdasarkan semua fakta yang ada, jelas terlihat ketidakjelasan dan ketidakpastian informasi dari pemerintah soal hilangnya Mentan SYL ini. Pihak berwenang seperti enggan memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada publik.
Padahal, rakyat berhak mengetahui keberadaan pejabat publik yang diduga terlibat kasus hukum. Pemerintah tidak seharusnya menyembunyikan informasi perihal hilangnya Mentan SYL jika memang tidak ada yang ditutup-tutupi.
Kasus Mentan SYL yang mendadak ‘menghilang’ ini lambat laun bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebab, sikap pemerintah yang tidak transparan dan cenderung menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terkait SYL, justru akan memunculkan beragam spekulasi negatif di masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah harus segera memberikan keterangan yang jelas dan jujur soal keberadaan dan kondisi Mentan SYL saat ini kepada publik. Jangan sampai kasus yang sepele ini berlarut dan berujung pada krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. (Tim)
