JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Batanghari harus bertanggungjawab soal tender pekerjaan jalan Desa Danau Embat menuju Desa Bulian Jaya Kecamatam Marosebo Ilir Kabupaten Batanghari, Jambi.
Pasalnya, pada hari ini Senin (11/9) beberapa warga masyarakat Kabupaten Batanghari yang tergabung dalam LSM Koalisi Masyarakat Peduli Jambi( KOMPEJ), LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) dan LSM GERAK Indonesia kabupaten Batanghari Sangat Menyayangkan adanya dugaan Korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Persoalan awalnya pada lelang tender paket pekerjaan jalan desa danau embat- desa Bulian jaya Nomor 05/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 Tentang Lembar Data kualifikasi( LDK) Yang di duga syarat kepentingan oknum kepala terkait,” kata Herlas di lokasi Kantor PUTR Batanghari.
Dia juga mengatakan, pada pemenangan Tendernya adalah CV Aldo putra jambi di duga Ada keberpihakan Oknum pejabat yang di duga sarat KKN yang mana Detail nya Akan di sampaikan nya secara Tersurat Melalui laporan Resmi ke APH Batanghari.
“Termasuk laporan ke APH Provinsi Jambi dan kita juga meminta UKPBJ Batanghari Membatalkan Pemenang Lelang pada paket Pekerjaan Tersebut,” ujarnya.
Senada dikatakan, salah seorang diantara mereka yang datang ke kantor Dinas PUTR Batanghari yang enggan namanya disebut, seperti contoh salah satunya Hak PT. Konstruksi Pribumi Manggala di kebiri oleh Oknum pejabat UKPBJ, karena Surat Sanggahan oleh PT. Konstruksi Pribumi Manggala Tidak mendapat respon atau di abaikan saja.
” Seperti apa yang di tunduh Oleh pihak UKPBJ Batanghari, adanya tandatangan palsu dan pengalaman Pekerjaan selamat 4 tahun sudah terbantahkan, tetapi pihak UKPBJ malah mengirim Surat yang ketiga Untuk membayar jaminan sanggah. Yang seharusnya pihak UKPBJ menanggapi atas sanggahan dari PT Konstruksi Pribumi Manggala pada tahap 1 dan 2,” jelasnya.
Sementara itu, lembaga tersebut dan juga yang mengatasnamakan masyarakat Batanghari saat ini mendukung APH dari penyidik Polres dan Kejaksaan negeri kabupaten Batang Hari dan Provinsi Jambi untuk memanggil dan memeriksa Oknum terkait. (Ilham/Sabli)
Jurnalis Hukum : Heriyanto S.H.,C.L.A
