https://dashboard.mgid.com/user/activate/id/685224/code/68609134aa79c3b5cb0177965d610587
Wakapolri Nyatakan, Jurnalis Tidak Bisa Di Jerat UUD ITE Banyak Kabel Udara Tidak Miliki Izin Dan Tidak Melapor ke APJII Jambi, Kadis PUTR Batanghari Tebar Hoax, Terkait Soal Pembangunan Jalan Kabupaten Di Mersam Seorang Anak Laki-Laki Yang Tenggelam Di Sungai Batanghari Semalam Sudah Di Temukan Baru Setahun Di Bangun, Plafon Gedung Puskesmas Luncuk Runtuh

Untuk Wilayah Kabupaten Batanghari Pesan Pupuk Organik Disini Dan Harga Terjangkau. Hubungi 085266117730

Home / Hukrim / Peristiwa

Kamis, 27 Juli 2023 - 23:14 WIB

LSM Tumpas Laporkan Dugaan Mafia Tanah Ke Kejati Jambi

JURNALISHUKUM.COM, JAMBI – Thawaf Aly, Ketua LSM Tumpas Jambi, Kamis (27/7), resmi melaporkan PT. ERASAKTI WIRAFORESTAMA (PT. EWF) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jambi. Dimana laporan tersebut atas dugaan terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang diduga syarat dengan praktik mafia tanah.

“Ya, kita duga penerbitan HGU nya penuh rekayasa dan kebohongan,” katanya.

Lebih lanjut Thawaf mengatakan, laporannya bukan hanya tertuju pada PT. EWF, akan tetapi ada juga pada oknum Mantan Kades di Desa Merbau Kecamatan Mendahara, oknum Kanwil BPN provinsi Jambi, oknum kantor BPN Tanjung Jabung Timur, Staff kantor dan Panitia B.

Menurut Thawaf, saat dirinya mendampingi masyarakat yang bersengketa dengan PT. EWF, tanggal 9 Mei 2018 LSM Tumpas telah melayangkan keberatan terhadap BPN Tanjung Jabung Timur untuk melakukan penangguhan penerbitan HGU.

“Nah, sungguh aneh tanggal 20 Juli 2018 HGU PT. EWF telah terbit, artinya 2 bulan sejak surat penangguhan penerbitan HGU kami layangkan ke BPN, HGU PT. EWF telah terbit. Sehingga, menurut analisa kami, proses penerbitan HGU tersebut penuh praktik para mafia tanah,” jelasnya.

Dirinya menilai, bahwa inilah disebut modus para mafia tanah bagaimana cara untuk mendapatkan lahan secara ilegal, seperti menggunakan surat hak-hak tanah yang dipalsukan.

“Jadi pemalsuan atau hilangnya warkah tanah, pemberian keterangan palsu, pemalsuan surat, jual beli fiktif, penipuan atau penggelapan, sewa menyewa, menggugat kepemilikan tanah, menguasai tanah dengan cara ilegal, KKN dengan aparat atau pejabat terkait, hingga merekayasa perkara di pengadilan,” tandasnya.

Sementara itu, hingga berita ini disiarkan, pihak perusahaan belum berhasil untuk dimintai keterangan terhadap laporan LSM tersebut. (M. Hatta)

BACA JUGA  BPK RI Perwakilan Jambi Terkejut Soal Temuan Aset Daerah Batanghari Belum di Tindaklanjuti

Share :

Baca Juga

Hukrim

Nah..!!Polda Jambi Berhasil Lumpuhkan Pengiriman Sabu Seberat 2 Kg, Dan Tangkap 2 Orang Tersangka

Hukrim

Nah…!!!Kejari Tebo Serahkan SKP2 Restoratif Justice Pada Kasus Penadaan Handpone

Peristiwa

DPRD Batang Hari : Puluhan Kades Dan BPD Bimtek Ke Lombok, EO Harus Ikut Di Periksa

Hukrim

Diduga Beri Kesaksian Palsu Di PN Tanjabtim, Thawaf Aly Lapor Polisi

Hukrim

Lagi, Dugaan Penyimpangan Anggaran Pengadaan Komputer Di Dinas PdK Batanghari Jadi Sorotan
Foto : Video CCTV Penganiayaan Kakek di Batanghari.

Hukrim

Usai Sholat Subuh, Kakek Di Batanghari Diduga di Aniaya Pemuda

Hukrim

Polda Banten Limpahkan Perkara Investasi Bodong Ke KejatiĀ 

Hukrim

Dugaan Tipikor Kegiatan SKEPB Rajungan dan Daging Sapi Pada PTSI Dinaikkan ke Tahap Penyidikan
error: Content is protected !!