JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Pada saat penyampaian rekomendasi LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2023 di Rapat Paripurna di Gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Batang Hari. Sirojudin sampaikan dan tegaskan tiga poin rekomendasi untuk Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman).
Adapun poin pertama yang disampaikan oleh politisi Golkar Kabupaten Batang Hari Sirojudin yakni, tunda bayar yang terjadi pada 36 paket pekerjaan Dinas Perkim pada tahun anggaran 2023.
“DPRD Kabupaten Batang Hari meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Perkim untuk segera menyelesaikan permasalahan terhadap 36 paket pekerjaan fisik yang terdiri dari 24 paket pembangunan jalan lingkungan, 6 supervisi pembangunan jalan lingkungan, 2 supervisi proyek ruang terbuka Hijau, dan 4 perkejaan paket RTH, untuk segera dituntaskan kewajibannya dengan berpondasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari,” ucap Sirojudin.
Poin kedua yang dibacakan Sirojudin yakni, terkait adanya 8 paket pekerjaan fisik yang gagal dilaksanakan tahun 2023 akibat gagal tender. DPRD meminta agar permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Perkim Kabupaten Batang Hari.
“Agar Mulai dari perencanaan hingga penetapan program dilaksanakan secara matang sehingga tidak terulang lagi pada tahun anggaran berikutnya,” kata Sirojudin.
Dikesempatan itu, Sirojudin pada poin ketiga menyebutkan, DPRD Batang Hari cukup menyayangkan progam inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah di kabupaten Batang Hari tidak terlaksana karena adanya persoalan teknis sehingga besar anggaran Rp. 227.700.000 tahun 2023 tidak terlaksana atau realisasi nya 0%.
“Diharapkan tahun anggaran kedepan ini bisa terlaksana dengan mengacu pada peraturan presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reformasi agraria, agar penataan redistribusi tanah di wilayah Kabupaten Batanghari tepat sasaran sesuai dengan Perpu yang berlaku,” pungkasnya. (Her/Adv)
