JURNALISHUKUM.COM, BATANGHARI – Aksi penyekatan yang dilakukan sekelompok masyarakat di Jalan Nasional Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, berhasil mengungkap modus operandi di balik kelancaran konvoi truk tronton atau ‘puso’ bermuatan batubara 40-60 ton.
Dari hasil investigasi warga, terungkap bahwa pengamanan atau backup truk-truk overload tersebut dikendalikan oleh dua orang bernama Cipto dan Nyak.
Truk-truk yang membawa batubara dari lokasi seperti SGM Rengkiling (Sarolangun) dan PT Tebo Prima (Tebo) itu disebut-sebut beroperasi bak di “jalur khusus” siang dan malam menuju Cilegon, Banten.
Kelancaran absolut operasi bernilai ekonomi tinggi ini, menurut investigasi mendalam, didukung oleh sistem pengamanan yang melibatkan tiga organisasi masyarakat (ormas) di Batang Hari, bukan hanya dua seperti yang sebelumnya diinvestigasi.
Skema Pengamanan dan ‘Uang Damai’
Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, termasuk pengurus ormas yang enggan disebut namanya, ada skema khusus untuk memastikan perjalanan truk dari tambang menuju akses Tol Pijoan berjalan mulus. Skema ini melibatkan kolaborasi dengan elemen pengawasan jalan.
“Kabarnya mereka kerja sama dengan pengamanan jalan oleh BPABB, Pokdar Kamtibmas, dan LCKI,” ujar salah satu sumber ormas.
Yang lebih mencengangkan, untuk mengantisipasi praktik pungutan liar (pungli) dari pemuda di desa-desa sepanjang jalur, tim dari ormas pendamping secara proaktif mendatangi titik-titik rawan tersebut.
Mekanismenya adalah memberikan kompensasi berupa “uang damai” sebesar Rp500.000 per desa.
“Dari ormas yang membacking lancarnya angkutan puso, ada tim yang sudah mengkondisikan pemuda di beberapa desa… dengan memberikan uang Rp 500 ribu per desa,” tutur seorang sumber warga di Batang Hari.
Nilai Bisnis dan Potensi Pelanggaran
Tarif angkut batubara berkisar Rp410.000 per ton. Dengan muatan 40-60 ton, nilai per truk bisa mencapai puluhan juta rupiah, sehingga insentif untuk menjaga kelancaran sangat besar.
Fenomena ini memantik pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
Kebebasan operasi truk overload yang jelas melanggar aturan, ditambah dugaan sistem pengawalan serta “perjanjian damai” yang diinisiasi ormas, mengisyaratkan adanya ekosistem yang mengabaikan potensi kerusakan jalan nasional dan ketertiban umum.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepolisian Daerah Jambi, Dinas Perhubungan, atau instansi terkait lainnya mengenai temuan kolaborasi tiga ormas, pemberian uang kepada pemuda desa, serta operasi truk batubara overload di jalan nasional ini.
Masyarakat menantikan langkah tegas dan transparansi untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sebagai infrastruktur publik yang dilindungi hukum, bukan menjadi jalur khusus berbayar yang dikondisikan kelompok tertentu.
Investigasi ini terus dikembangkan untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dan dampak sosial-ekologis dari operasi angkutan batubara skala besar ini. (Ist)
